Terorisme Masih Ada, DPR Tuding Tak Ada Koordinasi

Reporter

Selasa, 23 Juli 2013 13:23 WIB

Eva Kusuma S di Jakarta, Rabu (01/08) TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Kediri - Anggota Komisi III DPR-RI, Eva Kusuma Sundari, menuding maraknya aksi teror di Tanah Air akibat lemahnya kebijakan negara. Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus (Densus), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dituding sibuk dengan proyek masing-masing mengenai penanganan teroris di Poso.

“Seluruh lembaga penanggulangan teroris bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang baik dan tak jelas," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini di Kediri, Selasa, 23 Juli 2013.

Dia mencontohkan, manuver BIN yang merekrut bekas anggota teroris tanpa berkoordinasi dengan Densus merupakan langkah negatif. Seharusnya, kata Eva, Densus mengetahui setiap langkah BIN dan sebaliknya. Kedua lembaga yang seharusnya saling mengisi dan memberi informasi ini justru terkesan bersaing demi egosentris lembaga.

Menurut Eva, baik BIN, Densus, BAIS, maupun BNPT memiliki proyek masing-masing dalam memerangi teroris. Mereka bahkan terlalu sibuk mengurusi kegiatan sendiri tanpa memiliki blue print yang jelas. "Output-nya juga tak terukur apakah kontraproduktif atau tidak," kata Eva. Situasi ini membuat penanganan teroris menjadi sulit. Bahkan pada akhirnya aksi teroris kian berbahaya dengan menyerang simbol-simbol negara, seperti polisi.

Selain lembaga keamanan negara, Eva juga mengecam Kementerian Komunikasi Informasi dalam mengawasi situs jejaring teroris. Menurut Eva, saat ini terdapat 30 situs radikalisme dan 15 di antaranya menggiring ke arah terorisme. Situs ini juga memuat modul perakitan bom yang bisa dipelajari siapa pun. "Menkominfo kerjanya apa?"

HARI TRI WASONO


Terhangat:
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor


Baca juga:

Kate Middleton Melahirkan Bayi Laki-Laki

Denada Masih Andalkan Mama

Fitri Tropica, Jago Bahasa Prancis Berkat Google

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

10 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya