Perbaikan jalan di jalur Pantura. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai wajar Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai proyek perbaikan jalan Pantai Utara Jawa alias Pantura. “Saya kira pantas, orang juga bingung kenapa masalahnya selalu berulang?” ujarnya di kantornya, Jumat, 19 Juli 2013.
Pada Kamis 18 Juli lalu komisi antirasuah mengklaim memiliki temuan terkait proyek perbaikan jalan Pantura. KPK mencurigai proyek ini karena selalu berulang setiap tahun. Intensitasnya makin meningkat menjelang Lebaran. Berdasarkan survei, KPK menyatakan adanya indikasi mark up anggaran.
Sementara Badan Pemeriksa Keuangan tak mau ketinggalan. Mereka mengaudit anggaran proyek perbaikan Jalur Pantura. BPK juga menemukan indikasi markup pada anggaran proyek tahun 2010, 2011, dan 2012. BPK melihat ada sejumlah ketidakseusaian material dengan spesifikasinya.
Masalah jalur Pantura, menurut Hatta merupakan masalah klasik. “Pantura itu over capacity dan over exploited,” kata dia. “Ini kan jalannya didesain untuk 10 ton, bukan beton pula.”
Sementara itu kecepatan pertumbuhan jalan dan pembangunan jalan tol sangat lambat. “Akibatnya semua truk masuk Pantura dan jumlahnya terus meningkat,” tuturnya.
Bertambahnya volume kendaraan terutama truk menambah kemacetan. Kecepatan perjalanan semakin lambat dan ongkos menjadi lebih besar. Kondisi tersebut, kata Hatta, dikompensasikan perusahaan dengan menambah volume perjalanan dan memperbanyak truk.
“Ya, beban jalan bertambah, jebol terus, masalah klasik,” ujarnya. “Kesannya pemerintah membela diri, tapi saya tak bermaksud membela Pak Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, karena memang itu faktanya.”
