TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas persoalan daftar pemilih bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 15 Juli 2013 siang. "Ya nanti jam 14.00," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Abdul Hakam Naja saat dihubungi, Senin 15 Juli 2013.
Dalam sidang itu, Hakam mengatakan, Komisi akan menanyakan daftar pemilih sementara yang baru saja diumumkan KPU pekan lalu. Daftar pemilih sementara adalah daftar yang dihasilkan KPU setelah melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan.
KPU mencocokan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dengan fakta di lapangan. April lalu, KPU menyatakan jumlah penduduk yang terekam melalui KTP Elektronik (E-KTP) hanya 134 juta, lebih rendah dari klaim Kementerian.
Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, saat ini lembaganya tengah menggelar rapat pleno, salah satunya membahas daftar pemilih. "Ya, salah satunya itu," kata Ferry melalui pesan pendek.
Komisi dan KPU juga membahas pengaturan dana kampanye. Soal ini, Hakam mengatakan DPR belum membahas naskah aturan yang dibikin KPU. "Sekarang masih tahap dengar pendapat saja, belum bahas naskah," ujarnya.
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
1 jam lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024
11 jam lalu
Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
23 jam lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan
43 hari lalu
Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Baca SelengkapnyaMasduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data
43 hari lalu
Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang
Baca SelengkapnyaPenasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan
44 hari lalu
Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.
Baca SelengkapnyaKepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara
45 hari lalu
Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta
45 hari lalu
Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.
Baca SelengkapnyaSidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat
45 hari lalu
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSidang 7 Terdakwa PPLN Kuala Lumpur, Komisioner KPU Betty Epsilon Jadi Saksi
46 hari lalu
Perwakilan partai politik melobi anggota PPLN Kuala Lumpur, kecuali Masduki yang telah mengundurkan diri, untuk menambah metode Kotak Suara Keliling.
Baca Selengkapnya