Melanie, Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berusia 15 tahun yang menderita gangguan saluran pencernaan saat berada di kandang Kebun Binatang Surabaya, (22/4). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - ProFauna Indonesia melakukan survei terhadap lembaga konservasi dan kebun binatang di Indonesia. Hasilnya, diketahui jika banyak lembaga konservasi yang dikelola pemerintah daerah mengabaikan Animal welfare atau kesejahteraan satwa.
"Manajemen dan pengelolaannya buruk," kata Ketua ProFauna Indonesia, Rosek Nursahid, Rabu 30 Juli 2013.
Untuk itu, ia menuntut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan tak menyerahkan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Pemerintah Kota Surabaya.
Pasalnya, kesejahteraan satwa bisa terabaikan dan persoalan konservasi di KBS tak akan berujung. PHKA diminta menyerahkan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya ke lembaga profesional yang menangani konservasi satwa.
Apalagi, perusahaan daerah yang ditunjuk Pemerintah Kota Surabaya tak memiliki personil yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang konservasi satwa. Selain itu, manajemen pengelolaan KBS harus dibenahi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan satwa. Sebab, dikhawatirkan pengelolaan KBS hanya untuk mengeruk keuntungan dan mengabaikan konservasi satwa.
Berdasar analisi ProFauna Indonesia populasi satwa di KBS melebihi kapasitas. Dari total 4.025 jumlah satwa, hanya tersedia lahan seluas 15 hektare. Selain itu, KBS tak didukung kandang dan lahan konservasi yang memadai. Bandingkan dengan lahan konservasi Taman Safari Bogor seluas 178 hektare, menampung 1.500 satwa.
