Pertahankan Aset, Indosat Banding

Reporter

Editor

Anton William

Selasa, 9 Juli 2013 13:31 WIB

Mantan Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam. Tempo/Ratih Purnama

TEMPO.CO, Jakarta-PT Indosat membantah pernyataan Kejaksaan Agung bahwa aset perusahaannya telah disita. Perusahaan jaringan telekomunikasi itu menyatakan akan mempertahankan asetnya di pengadilan.


"Jadi tidak benar pernyataan tersebut karena proses hukum masih berlanjut," kata Andri Aslan, pengacara internal Indosat Mega Media (IM2) melalui telepon selulernya, Selasa, 9 Juli 2013.


Proses hukum yang dimaksud Andri adalah upaya banding yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto. Indar divonis empat tahun penjara dalam kasus ini.


Adapun Indosat dan IM2 dihukum uang pengganti Rp 1,3 triliun."Ini belum putusan tetap," kata dia.


Sebelumnya, ketua tim penyidik, Fadil Zumhanna, membenarkan telah menyita sejumlah aset PT Indosat. Namun mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya itu menolak mengungkapkan bentuk aset yang disita. Alasannya materi penyidikan menyangkut strategi penegakan hukum yang tidak bisa diungkapkan ke publik.


Advertising
Advertising

Fadil juga mengatakan sedang melakukan upaya tertentu terhadap aset Indosat agar tidak ada pengalihan menjelang putusan yang berkekuatan hukum tetap. "Dalam penyidikan kasus ini akan ada langkah-langkah hukum, tapi tidak bisa sampaikan seperti apa itu, semua hal sekarang ada dalam benak kami," kata dia.


Kasus ini bermula pada 2007 lalu saat Indosat mendapat jaringan frekuensi 3G bersama Telkomsel dan XL. Indosat menjual frekuensi ini sebagai Internet Broadband melalui anak usahanya, IM2. Namun, IM2 dilaporkan tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada frekuensi tersebut.


Dengan demikian, IM2 dianggap tidak berhak memanfaatkan jalur tersebut. IM2 juga tidak memiliki izin penyelenggara 3G karena izin penyelenggara dimiliki Indosat.Kejaksaan menilai IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi telah memanfaatkan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G tanpa izin resmi dari pemerintah. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 1,3 triliun.


Kasus ini menjerat lima nama yakni Indar, Direktur Utama PT Indosat periode 2007-2009 Johnny Swandi Sjam, Direktur Utama PT Indosat periode 2009-2012 Harry Sasongko Tirtotjondro. Dua tersangka lainnya adalah korporasi yakni PT Indosat dan PT IM2.



TRI SUHARMAN



Berita Terpopuler
Hasil SBMPTN Diumumkan Pukul 17.00 Hari Ini

Diperiksa Tiga Jam, Maharani Hanya 'Permisi'

Suap Daging Impor, KPK Kembali Periksa Maharani

Beruang Salju Ini Hentikan Laju Kapal Raksasa

KPK Lebih Percaya Yulianis Ketimbang Nazaruddin

Berita terkait

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

54 hari lalu

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

54 hari lalu

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

57 hari lalu

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.

Baca Selengkapnya

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

59 hari lalu

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

27 Februari 2024

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

22 Februari 2024

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Ketua PN Muara Enim Akui Setor Rp 100 Juta ke Ajudan Hasbi Hasan, JPU Ungkit Perbedaan dengan BAP

21 Februari 2024

Ketua PN Muara Enim Akui Setor Rp 100 Juta ke Ajudan Hasbi Hasan, JPU Ungkit Perbedaan dengan BAP

Dalam sidang, JPU juga mengkonfirmasi hubungan Ketua PN Muara Enim Yudi Noviandri dan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Tersangka Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor

17 Februari 2024

Tersangka Pemberi Suap Gubernur Maluku Utara Segera Disidangkan di Pengadilan Tipikor

Ada 4 tersangka pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Jaksa Tuntut Dadan Tri Yudianto 11 Tahun dan 5 Penjara di Kasus Suap Sekretaris MA

13 Februari 2024

Jaksa Tuntut Dadan Tri Yudianto 11 Tahun dan 5 Penjara di Kasus Suap Sekretaris MA

Dadan Tri Yudianto didakwa dalam kasus menerima suap sebesar Rp 11,2 miliar bersama Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Helmut Hermawan Dirawat di RS Polri, Kuasa Hukum Beri Informasi Berbeda

6 Februari 2024

Helmut Hermawan Dirawat di RS Polri, Kuasa Hukum Beri Informasi Berbeda

Penahanan Helmut Hermawan dibantarkan dan dirawat inap di rumah sakit sejak Kamis malam atas permohonan tersangka kasus suap Eddy Hiariej itu.

Baca Selengkapnya