Kasad: TNI Tak Punya Tradisi Kudeta

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 8 Juli 2013 14:29 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angakatan Darat, Jenderal Moeldoko, menyatakan Tentara Nasional Indonesia tak memiliki tradisi kudeta. "TNI hanya berusaha memberikan pengabdian yang terbaik," kata Moeldoko dalam acara silaturahmi dengan para tokoh di Gedung Balai Kartini, Senin, 8 Juli 2013.

Moeldoko mengomentari situasi global yang terjadi di Mesir atas jatuhnya Presiden Mesir, Mohammad Mursi oleh militer. Moeldoko menganggap hal tersebut sebagai bahan evaluasi gambaran militer dunia.

Moeldoko mengatakan selain berfokus pada pengamanan pertahanan bangsa, TNI berupaya membangun budaya baru dalam berkomunikasi dengan masyarakat. "Tidak ada keinginan mengkudeta," kata Moeldoko. Upaya membangun budaya baru tersebut difokuskan pada internal TNI. "Kami berharap prajurit selain harus kuat, kepada masyarakat juga terbuka," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan perubahan ini berlaku untuk pendidikan TNI. "Kami juga mengevaluasi kurikulum pendidikan TNI agar calon prajurit nantinya bisa lebih terbuka terhadap masyarakat," kata Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko menyatakan reformasi budaya di tubuh TNI belum tercapai dengan sempurna. Dia menilai hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan latihan yang sulit diubah. "Kami dididik untuk kill or to be killed. Ini yang susah diubah," kata Moeldoko.

ISMI DAMAYANTI

Topik Terhangat
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh

Berita Lain:
Eggi Sudjana Lolos Calon Gubernur Jawa Timur

Tiru Jokowi, Calon Gubernur PDIP Blusukan ke Pasar

Inilah 21 Negara Tempat Snowden Meminta Suaka

Berita terkait

Hari Juang Kartika, Pangdam: Tentara Jangan Berkhianat!  

15 Desember 2016

Hari Juang Kartika, Pangdam: Tentara Jangan Berkhianat!  

Sudirman berpesan, tentara bukan merupakan kasta yang berdiri di atas rakyat.

Baca Selengkapnya

Diprotes KSAU, Kemenhub: Seragam Kami Tak Menyalahi Aturan

9 Januari 2016

Diprotes KSAU, Kemenhub: Seragam Kami Tak Menyalahi Aturan

Kementerian Perhubungan menilai seragam baru kemenhub tidak menyalahi aturan dan tidak menyamai seragam militer TNI AU.

Baca Selengkapnya

Soal Pergub Massa, Ahok Dituding Seret Tentara Urusi Sipil  

7 November 2015

Soal Pergub Massa, Ahok Dituding Seret Tentara Urusi Sipil  

Problemnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sering melibatkan tentara dan polisi untuk peran-peran yang bukan porsi mereka.

Baca Selengkapnya

DPR: Penunjukan Tahir Ganggu Profesionalitas TNI  

23 September 2014

DPR: Penunjukan Tahir Ganggu Profesionalitas TNI  

Menurut Mardani, selama ini sudah ada kesepakatan antara TNI dan DPR untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan prajurit.

Baca Selengkapnya

Bantu TNI, Tahir: Tak Ada Makan Siang Gratis

23 September 2014

Bantu TNI, Tahir: Tak Ada Makan Siang Gratis

"Pengusaha bisa aman bekerja kalau negara aman dan itu ada di tangan TNI," kata Tahir.

Baca Selengkapnya

Jadi Penasihat Moeldoko, Tahir: Tidak Luar Biasa  

23 September 2014

Jadi Penasihat Moeldoko, Tahir: Tidak Luar Biasa  

"Saya terima SMS langsung dari Moeldoko, memberitahu penunjukan," kata Tahir.

Baca Selengkapnya

Setelah 42 Tahun, Hansip Akhirnya Dihapus

18 September 2014

Setelah 42 Tahun, Hansip Akhirnya Dihapus

Hansip dihapus diganti Linmas.

Baca Selengkapnya

Jiwa Korsa Salah Kaprah, Perlu UU Disiplin Militer

23 April 2013

Jiwa Korsa Salah Kaprah, Perlu UU Disiplin Militer

Kementerian Pertahanan minta TNI jaga kedisiplinan prajurit.

Baca Selengkapnya

OPM Klaim Tembak Warga di Paniai Papua  

17 Agustus 2012

OPM Klaim Tembak Warga di Paniai Papua  

Penyerangan tadi malam menyebabkan Mustafa, 22 tahun, tewas dengan luka ditenggorokan tembus tengkuk belakang kepala.

Baca Selengkapnya

Kasus Pasuruan Bisa Jadi Perhatian Internasional

13 Juni 2007

Kasus Pasuruan Bisa Jadi Perhatian Internasional

Kasus Pasuruan akan menjadi perhatian dunia internasisonal jika tidak diselesaikan secara transparan. "Karena kasus ini bisa dibawa ke isu pelanggaran hak azasi manusia," kata politikus dari PDI Perjuangan Sutradara Gintings.

Baca Selengkapnya