TEMPO.CO, Jakarta-Partai Demokrat meminta masyarakat memberi hukuman kepada Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat menilai PKS sudah melanggar kesepakatan dan etika dalam berkoalisi.
"Saya tidak pernah merasakan keberadaan PKS di koalisi di parlemen," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 4 Juli 2013.
Menurut Nurhayati, PKS selalu berkilah hanya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, lanjut dia, berkoalisi berarti membuat komitmen dalam berpolitik. Komitmen ini, menurut dia, berada pada tataran etika yang nilainya lebih tinggi ketimbang undang-undang. "Kalau sudah melanggar ada yang namanya sanksi sosial," kata dia.
Dia menjelaskan, ketika masyarakat terganggu dengan tingkah laku kelompok tertentu, masyarakat harus memberi sanksi. Masyarakat, lanjut dia, harus cerdas memberi sanksi kepada partai yang melanggar kesepakatan politik. Menurut dia, Presiden SBY terlalu sibuk jika hanya mengurusi koalisi dengan PKS. "Presiden urusannya banyak," katanya.
PKS beberapa kali tak sejalan dengan kebijakan partai koalisi. Terakhir, partai ini menolak kenaikan bahan bakar minyak yang diusung pemerintah dengan dukungan partai koalisi.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita terpopuler
Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi
Ini Alasan Terdakwa Cebongan Mengakui Perbuatannya
Ada Boneka Barbie Bertubuh Proporsional di Amerika
Saran Bank Dunia: Naikkan Lagi Harga BBM
Peneliti Jepang Temukan Cara Atasi Gigi Berlubang
