Aliansi Mahasiswa Papua mengenakan baju adat Papua saat menggelar aksi "Memperingati HUT West Papua ke 51" di Kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (1/12). Mereka menuntut segera diakuinya kedaulatan Negara Papua Barat oleh Indonesia dan PBB. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Jayapura - Ribuan warga pendatang non-Papua di Kabupaten Jayapura berunjuk rasa menuntut jaminan keamanan, Rabu 3 Juli 2013. Aksi unjukrasa langka ini membuat sejumlah pusat perbelanjaan di sana tutup. Selama ini, demonstrasi biasanya diadakan warga Papua yang menuntut merdeka atau penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Gerakan warga pendatang ini meletup pasca terbunuhnya seorang warga asal Sulawesi di Sentani, pekan lalu. Unjuk rasa di Kantor DPRD Jayapura ini memacetkan arus lalulintas di Sentani.
Massa berjalan kaki dari Pasar Baru dan segera membanjiri halaman DPRD Kabupaten Jayapura. Mereka selanjutnya melakukan orasi serta membacakan sejumlah tuntutan.
"Kami menuntut ada jaminan keamanan, juga penutupan semua tempat penjualan minuman keras," kata Burhan, salahsatu pemimpin unjukrasa yang juga warga Jayapura.
Burhan mengatakan, warga pendatang tak pernah berbuah jahat pada pemilik tanah yang merupakan orang Papua asli. "Semua orang di sini berjualan, baik-baik, tapi mereka pikir kami sudah ambil hak mereka, padahal kami juga membantu dengan memberikan pekerjaan," katanya.
Akibat ketegangan antara warga lokal dan pendatang, seringkali toko-toko milik pendatang didatangi pemuda Papua yang mabuk. "Karena itu, kami minta tempat miras ditutup karena itu yang menyebabkan angka kekerasan tinggi dan kami jadi sasaran," kata Burhan.
Pekan lalu, Kepolisian Resort Jayapura sudah mulai melakukan razia minuman keras dan senjata tajam. "Ini untuk meningkatkan kondisi nyaman dan aman di Jayapura," kata Kepala Kepolisian Resor Jayapura AKBP Roycke Harry Langie.
Aksi warga pendatang menyebabkan sejumlah pertokoan dan tempat perbelanjaan, tutup. Pasalnya, sebagian besar pemilik toko ikut berunjukrasa.
Di Pasar Praha Sentani, aktivitas jual beli juga tidak banyak terlihat. Ratusan pedagang di sana memang ikut turun jalan dan membanjiri Gedung Rakyat di sebelah kantor Bupati Jayapura. Demonstran meminta pemerintah Papua bekerja lebih keras membangun keharmonisan antara warga lokal dan pendatang di sana.
