Warga merusak sepeda motor dan rumah milik lurah Gempol Sari di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten, (1/7). Aksi ini disebabkan banyaknya warga yang tidak terdata dan tidak mendapatkan BLSM dan BLT karena unsur politik pemilihan lurah. TEMPO/Marifk Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordintor Kesejahteraan Rakyat mengatakan kementeriannya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama yang sudah mulai dicairkan. "Ini untuk memastikan masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara," kata Agung di kantornya, Selasa, 2 Juli 2013.
Agung mengakui berdasarkan pantauan kementerian memang masih ada sejumlah warga yang seharusnya mendapat BLSM, namun tak memperolehnya. Pendataan warga yang layak tapi tak mendapat dana BLSM ini yang kini tengah didata ulang.
Kementerian kata Agung sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memverifikasi data penerima BLSM. Dia mengatakan memang bisa ada kemungkinan data yang dipakai sekarang ada perubahan karena yang dipakai data BPS tahun 2011. "Tapi kalau ada yang berubah kami rasa tak lebih dari satu persen." Agung berharap proses evaluasi dan pendataan ulang, akan menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin belum tersentuh BLSM.
Sementara proses evaluasi berjalan, kementerian juga telah meminta pejabat daerah berkoordinasi dengan kelurahan dan desa untuk merealokasi sejumlah kartu yang dikembalikan warga pada masyarakat yang lebih berhak. Hingga kini dari 15 juta penerima BLSM, ada sekitar 10 ribu warga yang mengembalikan Kartu Pengamanan Sosial. Mereka adalah warga yang pernah menerima BLT dan sudah keluar dari garis miskin. (Baca: Jokowi Sebut BLSM dengan Balsem)
