TEMPO InteraktifBandar Lampung, : Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku tak setuju dengan pemberian pangkat jenderal kepada Menko Polkam ad interim Hari Sabarno dan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono. Namun, ia mengaku, hal itu bukan penyebab dirinya mundur dari jabatan."Saya ingin mengatakan, pemberian pangkat seperti itu tidak ada aturan mainnya," kata Sutarto kemarin seusai pembukaan Latihan Integrasi Taruna Dewasa Nusantara XXV di Bandar Lampung.Menurut Panglima TNI, kenaikan pangkat harus diberikan kepada orang yang pantas dan telah memberikan jasa sangat besar pada TNI. "Itu semua tidak ada pada keduanya (Hari dan Hendro)," tuturnya.Sutarto mengatakan, seseorang yang akan diberi kenaikan pangkat harus mendapat rekomendasi dari TNI dan melewati proses seleksi yang ketat. TNI, menurut dia, tidak pernah memberikan rekomendasi agar Hari dan Hendro mendapatkan pangkat kehormatan.Namun, Sutarto membantah pangkat yang diberikan Presiden Megawati untuk Hendro dan Hari Sabarno itu penyebab dirinya mundur. "Saya mundur karena menginginkan regenerasi di tubuh TNI. Karenanya, saya mengusulkan kepada Presiden agar pucuk pimpinan segera TNI diganti," ujarnya.Sutarto menyatakan, TNI akan sehat bila ada proses regenerasi. Ia pun mengaku sebenarnya sudah lama ingin meletakkan jabatan. Namun, kata dia, Presiden meminta agar pengunduran dirinya dilakukan setelah pemilu. Panglima TNI lalu meminta DPR segera memproses pemberhentian dirinya.Ketika ditanyakan apakah dirinya mundur agar bisa menjadi anggota kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Sutarto menjawab, "Bila saya ingin masuk kabinet, ngapain saya mundur sekarang? Mending nunggu saja dipanggil presiden baru. Bodoh amat saya mundur sekarang, eh, ternyata tidak terpilih," katanya.Panglima TNI meminta mundur kepada Presiden melalui surat yang dikirimkan pada 24 September lalu. Presiden setuju dan meminta DPR mengangkat KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai penggantinya. Setelah melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, parlemen akan membawa soal ini ke sidang paripurna, Jumat (Koran Tempo, 9/10).Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung kemarin mengusulkan agar masalah Panglima TNI dibahas oleh panitia khusus. Alasannya, komisi-komisi di DPR yang biasanya menangani persoalan yang sama belum terbentuk. Usulan ini, kata dia, akan diajukan pada sidang pada Jumat itu.Dia menekankan, Megawati masih presiden yang sah. Karena itu, kata dia, pengunduran diri Panglima TNI dan permintaan Mega untuk mengangkat Ryamizard "harus dibahas DPR secara baik dan terhormat".Namun, anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarta mengatakan, pembahasan tentang Panglima TNI bisa dilakukan fraksi-fraksi melalui rapat konsultasi. Ia menganggap pembentukan panitia khusus belum mendesak untuk dilakukan. "Ini sekadar prosedur pengangkatan Panglima TNI yang harus melalui Dewan," kata dia.Sedangkan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Fachry Hamzah mengakui, pada rapat Jumat mendatang fraksinya akan mempertanyakan keputusan strategis yang dilakukan Megawati pada masa transisi. "Masak nggak bisa nahan sampai 20 Oktober? Ini sama saja mem-fait accompli presiden mendatang," kata dia.fadilasari/istiqomatul hayati
Berita terkait
Gelar RUPSLB Hari Ini, Bos Garuda Pastikan Tak Ada Copot-Pasang Direksi dan Komisaris
27 Desember 2022
Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan dalam RUPSLB pada hari ini tidak akan ada agenda pergantian direksi dan komisaris perseroan.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Tuhiyat yang Diangkat Heru Budi jadi Dirut Baru MRT Jakarta
26 Oktober 2022
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Tuhiyat sebagai Dirut PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Seperti apa rekam jejak Tuhiyat?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Winarto yang Ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
18 Agustus 2022
RUPST Pembangunan Jaya Ancol hari ini memutuskan merombak seluruh jajaran direksi perseroan. Bagaimana rekam jejak para direktur perseroan tersebut?
Baca SelengkapnyaSeluruh Direksi Pembangunan Jaya Ancol Diberhentikan, Tom Lembong: Penyegaran untuk Perbaikan
18 Agustus 2022
RUPST PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang digelar hari ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran direksi BUMD tersebut.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat BI Ini Didapuk jadi Komisaris Utama OVO Gantikan Mirza Adityaswara
7 Agustus 2022
Eks pejabat Bank Indonesia (BI), Dyah NK Makhijani, didapuk menjadi komisaris utama PT Visionet International (Ovo).
Baca SelengkapnyaErick Thohir Tanggapi Pengunduran Diri TGB dari Wakil Komisaris BSI
7 Agustus 2022
Menteri Erick Thohir angkat bicara menanggapi Tuan Guru Bajang (TGB) yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama BSI.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Kimia Farma, Ada Nama Wiku Adisasmito
12 Mei 2022
Erick Thohir resmi merombak jajaran direksi dan komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Terjadi pergantian nomenklatur dan perampingan jumlah direksi.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Budi Karya Rombak Pejabat Eselon I, IKN Disebut Kota 10 Menit
11 Mei 2022
Berita terkini bisnis hingga Rabu siang ini dimulai dari Menteri Budi Karya Sumadi yang melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenhub.
Baca SelengkapnyaBudi Karya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Dirjen Perhubungan Udara Diganti
11 Mei 2022
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik tiga pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaAbdee Slank Komisaris Telkom, Erick Thohir: Masak Musisi Tak Boleh Naik Kelas?
2 Juni 2021
Erick Thohir menanggapi adanya pro kontra soal penunjukan Abdee Slank menjadi komisaris independen Telkom.
Baca Selengkapnya
