TEMPO Interaktif, Jakarta: Imparsial menuntut otoritas politik, yaitu pemerintah dan DPR menolak pengunduran diri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik, dalam konferensi pers, Selasa (12/10), di ruang Munir Kantor Imparsial Jakarta. Menurutnya, penolakan tersebut dilakukan karena jabatan Panglima TNI bukan jabatan politik, sehingga Panglima TNI tidak bisa dan tidak memiliki hak mengundurkan diri. Sebagai alat pertahanan negara yang menentukan berhenti atau tidaknya Panglima hanya oleh otoritas politik. Bukan oleh Panglima TNI itu sendiri.Imparsial juga menilai pengunduran diri ini dikhawatirkan bisa menjadi dasar bagi TNI melakukan tawar-menawar politik dengan otoritas politik, karena tidak ada aturan yang menegaskan Panglima TNI tidak boleh melakukan pengunduran diri dimasa tugasnya. Tidak boleh ada peluang tawar-menawar politik, dan itu (pengunduran diri) bukan langkah yang baik, karena pengunduran diri itu bisa menjadi preseden militer melakukan tawar-menawar politik dengan presiden kapan saja," tegas Rachland. Selain menuntut pemerintah dan DPR menolak pengunduran diri itu, Imparsial juga meminta Endriartono Sutarto tetap menjabat Panglima TNI sampai pemerintahan baru terbentuk. "Sebenarnya tinggal beberapa hari, tinggal menunggu (Panglima TNI) tidak perlu terburu-buru mengundurkan diri. Lebih baik Panglima mengambil sikap bijak dengan tidak mengundurkan diri sampai pemerintahan baru terbentuk," tuturnya. Imparsial mengecam langkah Presiden Megawati yang mengajukan pengangkatan Panglima TNI baru terkait pengunduran diri Sutarto, serta membuat keputusan strategis diakhir masa jabatannya dengan memberikan kenaikan pangkat kepada Menko Polkam ad interim Hari Sabarno dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Hendro Priyono. Seharusnya, selaku penguasa tertinggi atas angkatan-angkatan, Presiden memegang penuh prinsip akuntanbilitas dan perbaikan politik ketika menjalankan tugasnya. Sunariah - Tempo