TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Police Wacth meminta Kepolisian RI untuk bisa dipercaya masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum dan jaminan keamanan. Tapi, sejauh ini, masyarakat masih menganggap Polri tak bisa diandalkan dalam menyelesaikan sejumlah masalah.
Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengatakan, ada enam faktor penyebab krisis keamanan yang membuat kepercayaan masyarakat pada Polri merosot, yaitu kontrol atasan sangat lemah dan adanya target ambisius dari atasan dan bawahan yang cenderung mencari muka.
Selain itu, menurut Neta, tidak ada tolok ukur yang jelas dalam rotasi tugas, tidak ada sanksi pemecatan pada perwira tinggi bermasalah, dan gaya hidup hedonis yang makin membudaya di kepolisian. Renumerasi pada Polri juga tidak menjadi solusi upaya membenahi sikap, perilaku dan kinerja.
Pin anti Korupsi Kolusi Nepotisme yang digunakan personel polisi, katanya, juga dinilai tidak ada manfaat yang cukup signifikan. Kasus Simulator SIM dinilai menjadi tanda tidak ada keinginan yang kuat untuk membenahi KKN di Polri. "Masyarakat selalu menilai bahwa polisi masih sulit untuk bisa dipercaya," ujar Neta.
"Dalam menjalankan tugas, polisi senantiasa bersikap adil dan dapat memberi kepastian waktu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Itu tantangan yg harus dijawab kalangan Polri pada hari ulang tahunnya ini," kata Neta.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
6 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
21 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya