TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan akan melakukan supervisi menyangkut masalah dugaan korupsi dalam proyek audit pembangkit listrik PLN oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp 14 miliar. "KPK akan melakukan supervisi terhadap kasus ini," kata Erry Riyana Hardjapamekas, Jumat(8/10), pada Tempo lewat sambungan telepon. Menurut Erry, KPK tidak akan secara langsung ikutmenyelidiki dugaan pengelembungan biaya (mark up) audit pembangkit listrik PLN yang dilakukan DirektoratJendral Listrik dan Pemanfaatan Energi padaOktober-Desember 2003. Hal ini dikarenakan, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan pada Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi."Kan sudah diselidiki polisi, jadi KPK hanya ikut melakukan supervisi," kata dia.Sebelumnya, Koordinator Indonesia CorruptionWatch(ICW), Teten Masduki mengatakan pemeriksaanterhadap indikasi korupsi dapat dilakukan KPK. Alasanpemeriksaan, karena nilai proyek yangjanggal dan alokasi dana yang diperoleh dari anggaranbelanja tidak jelas tolak ukurnya. Menurut Teten, pemeriksaan kasus ini tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan dari tim di Departemen Energi, kepolisian maupun BPK.Dugaan korupsi berawal dari hasil audit yang dilakukanterhadap pembangkit listrik PLN di sepuluh wilayahdengan nilai Rp 14 miliar. Pada saat yang bersamaan,audit oleh PLN diseluruh Indonesia hanya memakan Rp3,7 miliar. Inspektur Jendral Departemen Energi ,Djoko Darmono, mengatakan pihaknya sedang mendalamikasus ini.Sutarto - Tempo