TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi hukum senior Adnan Buyung Nasution menolak mentah-mentah keinginan Badan Intelijen Negara (BIN) yang meminta kewenangan untuk menangkap orang yang dicurigai sebagai teroris. "Saya menolak mentah-mentah BIN diberi kewenangan menangkap," kata Buyung yang diwawancara di sela-sela diskusi Pro dan Kontra Hak Penahanan oleh BIN, Kamis (7/10), di Jakarta.Buyung melihat keinginan BIN tersebut bukan masalah sepele, tapi fundamental karena menyangkut hak hidup dan supremasi hukum. "Jangan gampang-gampang ngasih wewenang BIN menangkap, bahaya bagi kita semua," ujarnya dengan nada keras. Menurut dia, kewenangan menangkap tetap ada di tangan polisi. Tetapi polisi bisa bekerja sama dengan BIN mencari informasi lebih lanjut tentang sumber otak pelaku terorisme. Dia menambahkan, keinginan BIN menangkap hanyalah upaya mencari kekuasaan dan mengembalikan suasana ke zaman Soeharto. "Orientasinya bukan untuk melindungi rakyat tetapi untuk mencari kekuasaan," tandasnya. Dia juga menolak pendapat bahwa kewenangan penangkapan ini untuk deteksi dini kasus terorisme. Sunariah - Tempo
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaPenyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Baca SelengkapnyaMassa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung
3 Februari 2017
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman
2 Februari 2017
Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.
Baca SelengkapnyaDilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan
2 Februari 2017
Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.
Baca Selengkapnya
