TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq disebut pernah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, PT Atlas Jaringan Satu, bersama Ahmad Fathanah pada tahun 2000. Kemudian di tahun 2005 perusahaan itu bangkrut setelah Fathanah tersangkut kasus penyelundupan di luar negeri.
"Terdakwa bersama Ahmad Fathanah mendirikan PT Atlas Jaringan Satu yang kemudian tidak aktif lagi pada 2005," kata Jaksa Afni Karlina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saat pembacaan dakwaan, Senin, 24 Juni 2013.
Jaksa menjelaskan, Luthfi menjabat sebagai Komisaris sedangkan Fathanah selaku direkturnya. Perusahaan tersebut, kata jaksa, tidak aktif lagi pada 2005 lantaran Fathanah terseret kasus penipuan dengan rekan bisnis dan kasus penyelundupan di Australia.
Jaksa Afni menuturkan Luthfi dan Fathanah saling mengenal sejak 1985 pada saat keduanya bersekolah di Arab Saudi. Hubungan pertemanan mereka berlanjut hingga keduanya tiba di Indonesia dan akhirnya Fathanah menjadi orang kepercayaan Luthfi. "Sejak 2005, Fathanah sering turut berpartisipasi dalam kegiatan terdakwa," kata jaksa.
Luthfi dan Fathanah terseret kasus suap kuota impor daging bagi PT Indoguna Utama. Jaksa menyebut Luthfi melalui Fathanah menyanggupi meneruskan permintaan Direktur Utama Indoguna Maria Elizabeth Liman tersebut kepada Menteri Pertanian Suswono, yang juga merupakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera.
Sebagai imbalannya, kata jaksa, Elizabeth menyerahkan suap Rp 1 miliar melalui Direktur Indoguna Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. PT Indoguna menginginkan penambahan kuota sebanyak 10 ribu ton.
Fathanah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Januari lalu setelah menerima suap yang diduga untuk Luthfi. Sedangkan Lutfhi dicokok KPK sehari kemudian di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
