TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera rupanya tak mau ketinggalan dengan informasi-informasi yang bakal muncul dalam persidangan perdana mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Karena itu, partai pun menyiapkan tim khusus. "Ada tim hukum yang akan memantau sidang itu," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, di kompleks Parlemen Senayan, Senin, 24 Juni 2013.
Menurut Mardani, beberapa petinggi PKS turut bergabung dalam tim hukum itu. Di antaranya, Al Muzzamil Yusuf, Nasir Djamil, dan Fahri Hamzah. Selain itu, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekretaris Fraksi Abdul Hakim juga turut memantau jalannya sidang secara khusus.
Para tim hukum ini nanti akan bekerja sama dengan tim kuasa hukum membahas beberapa informasi yang muncul di persidangan. Partai pun juga akan menyiapkan bahan bila di persidangan ada bukti dan sangkaan yang dinilai tidak sesuai. "Kami berharap sidang ini menjadi pembelajaran yang baik."
Sidang perdana Luthfi saat ini masih berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tadi. Dalam kasus suap impor daging ini, Luthfi dituding melanggar Pasal 3, atau Pasal 4, atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK menyatakan kemungkinan besar berkas tindak pidana dan pencucian uang akan disatukan.
Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penyuapan setelah KPK menangkap orang kepercayaannya, Ahmad Fathanah, di Hotel Le Meridien. Fathanah diduga merupakan pengatur keluar-masuknya duit untuk Luthfi. Luthfi diduga turut menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari dua petinggi perusahaan impor daging sapi, PT Indoguna Utama, yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. Selain itu, Luthfi dikabarkan telah menerima mobil Land Cruiser dari Komisaris PT Radina Niaga, Elda Devianne Adiningrat.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
