TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf memastikan partainya tak akan memanfaatkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Dia justru khawatir program ini akan dimanfaatkan oleh menteri dari Partai Keadilan Sejahtera. "Saya khawatir yang lain (PKS) yang mengklaim," kata Nurhayati dalam diskusi bertajuk "BBM Naik, Siapa Tercekik," di Warung Daun Cikini, Sabtu, 22 Juni 2013.

Nurhayati mencontohkan, selama ini ada kesan menteri-menteri PKS memanfaatkan program-program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas partai. Hal ini terlihat dalam kesenjangan dalam penyaluran bantuan yang dilakukan kementerian pertanian dan kementerian komunikasi dan informatika.

Program di dua kementerian pimpinan elit PKS ini dinilai hanya dimanfaatkan sekelompok orang. "Itu memang kenyataannya. Bantuan rakyat itu terkonsentrasi pada satu kelompok saja."

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera di parlemen menolak tegas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Caranya dengan menolak rancangan APBN Perubahan 2013 yang diajukan pemerintah. Demokrat pun telah berkali-kali meminta PKS keluar dai koalisi dan menarik ketiga menterinya sebagai konsukuensi penolakan kenaikan BBM.

Dalam APBNP 2013 yang diajukan pemerintah, beberapa asumsi makro anggaran pun disesuaikan dengan kenaikan harga. APBNP ini sudah disetujui dan diketok palu pada sidang paripurna DPR, Senin lalu. Pemerintah pun sudah mengumumkan kenaikan ini kemarin malam. Sebagi kompensasi, pemerintah telah menganggarkan BLSM, senilai Rp 9,3 triliun yang akan dibagi pada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bantuan akan disalurkan selama empat bulan dengan nilai per bulan Rp 150 ribu.

IRA GUSLINA SUFA