Partai Keadilan Sejahtera (PKS). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan sikap penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat kemarin tak bertentangan dengan instruksi Majelis Syuro Partai. Menurut dia sejak awal, PKS sudah memberikan sikap terhadap rencana kebijakan pemerintah ini.
"Tak ada pelanggaran kepada instruksi," kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 18 Juni 2013. Menurut dia, pertemuan di Lembang Bandung pada Kamis pekan lalu hanya membicarakan kondisi PKS secara umum. Dalam pertemuan itu adanya dinamika dan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa.
Nasir menjelaskan, perbedaan yang terjadi dalam pertemuan itu adalah hal yang lumrah. Dia menuturkan, hal itu merupakan bagian dan proses pengambilan keputusan. Menurut dia, semua kader partai patuh dan mempertahankan keputusan uyang sudah dihasilkan.
Nasir enggan menjawab secara jelas ketika disebut bahwa PKS sudah melanggar kesepakatan koalisi. Menurut dia, Presiden PKS Anis Matta sudah menyatakan siap berada di dalam dan luar koalisi. Terkait dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga kader PKS, Tifatul Sembiring, bahwa partai itu sudah melanggar kesepakatan di Lembang, Nasir menghormati pernyataan itu. "Dia adalah bagian dari presiden," ujarnya.
Penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM tak terkait dengan koalisi dan oposisi di Sekretariat Gabungan. Dia mengaku heran ada partai politik yang mengait-ngaitkan sikap PKS dengan koalisi. Menurut dia, koalisi seperti pernikahan yang ada surat-suratnya. Jika harus cerai juga seharusnya ada suratnya.
Sebelumnya Tifatul mengatakan penolakan partainya itu hanya berada di tataran opini saja. "Soal BLSM itu sudah diinstruksikan di rapat Lembang. BLSM dan kompensasi harus diterima, dan boleh menyertakan catatan," ujar Tifatul. Tapi di Rapat Paripurna DPR kemarin, sikap PKS dianggap tifatur berbeda dengan keputusan Lembang.
