TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menegaskan kenaikan BBM sebenarnya tak perlu lagi meminta persetujuan DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Ia menegaskan yang masih memerlukan persetujuan DPR adalah distribusi bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM).
"Karena sudah disetujui. Tahun lalu sudah ketok palu bahwa untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Tapi masih banyak yang tidak mengerti, dikiranya untuk menaikkan BBM perlu persetujuan DPR padahal tidak perlu," katanya di kompleks Istana Merdeka, Senin, 17 Juni 2013.
Jero menegaskan karena ada kenaikan BBM, pemerintah merasa perlu memberikan bantuan kompensasi pada masyarakat berupa penambahan raskin dan BLSM. "Tambahan inilah yang memerlukan persetujuan DPR," katanya.
Menurut dia, rapat paripurna yang digelar hari ini adalah keputusan atas pengajuan paket Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan pemerintah. Komponen harga BBM subsidi yang berubah atau setelah dinaikkan, jumlah kuota, dan pengajuan BLSM tercakup dalam APBN-P tersebut. "Jadi paket inilah yang sebenarnya disidangparipurnakan sekarang," katanya.
Mengenai pengajuan postur anggaran alternatif yang diajukan fraksi yang menolak kenaikan BBM dan distribusi BLSM, Jero tidak mempermasalahkan hal tersebut karena disetujui atau tidaknya postur anggaran alternatif tergantung dari rapat paripurna. Yang terpenting, kata Jero, paripurna menyetujui APBN-P yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai kenaikan harga BBM.
Rapat paripurna mengenai kenaikan BBM masih berlangsung hingga malam ini. Pendukung usulan agar RUU APBN P disahkan atau yang menyetujui kenaikan BBM subsidi adalah fraksi partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, dan PPP. Fraksi yang menolak APBN-P 2013 atau menolak RUU APBNP adalah PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura.
Pemerintah berkukuh menaikkan BBM untuk memperkecil defisit anggaran yang juga merupakan upaya penyehatan fiskal. Fraksi yang mendukung kenaikan BBM juga menilai alokasi subsidi untuk BBM selama ini tidak terpat dan hanya membebankan anggaran.
