TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat pagi ini menggelar rapat kerja gabungan dengan empat menteri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM.
“Kami akan membahas seputar pemberian amnesti dari pemerintah Arab Saudi kepada TKI,” kata anggota Komisi, Indra, saat dihubungi, Kamis, 13 Juni 2013.
Rapat dijadwalkan akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Selain kelanjutan proses perbaikan berkas administrasi berkas para TKI, komisi juga akan membahas evaluasi kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI, Jeddah, Ahad lalu, 9 Juni 2013.
Kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan luka ini sebelumnya sempat dibahas dalam rapat dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar pada Senin, 10 Juni lalu. Namun dalam rapat itu belum dibahassecara spesifik langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk memperbaiki layanan di KJRI.
Wakil Ketua Komisi, Irgan Chairul Mahfiz mengatakan dalam rapat nanti, komisi ingin mendesak pemerintah memaksimalkan amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada para TKI. Komisi berharap, amnesti yang diberikan pemerintah Saudi untuk memperbaiki izin tinggal dan berkas imigrasi TKI bisa diperpanjang.
Selain menggelar rapat gabungan, Komisi berencana membentuk tim pemantauan amesti. Tim diharapkan bisa mengawasi proses dan pelayanan yang diberikan pemerintah pada para TKI. "Untuk pembentukan tim ini kami akan konsultasikan dulu dengan pimpinan DPR, karena kami tak punya anggaran khusus itu."
Komisi juga berharap pemerintah melalui KBRI di Riyadh dan KJRI di Jeddah membuka loket tambahan dan penambahan staf untuk melayani para TKI. Selain itu diharapkan juga ada pembukaan lokasi baru pelayanan di kota lain untuk mengantisipasi membludaknya TKI yang akan mengurus berkas.
