TEMPO Interaktif, Surabaya: DPRD Jawa Timur kecewa dengan hasil amandemen UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena DPR hanya menyetujui dana perimbangan yang diterima pemerintah provinsi dari pos penerimaan atas hasil minyak hanya 15,5 persen atau naik 0,5 persen dari 15 persen. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (30/9). "Kenaikan ini tidak sebesar yang kita perjuangkan. Jawa Timur meminta kenaikan dari minyak maksimal 40 persen," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Achmad Sukardi, Kamis (30/9).Dikatakannya, untuk penerimaan atas gas bumi, juga naik, tapi juga hanya 0,5 persen, dengan komposisi 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk pemerintah daerah. Padahal, kata Achmad, Jawa Timur memperjuangkan pembagian untuk gas bumi ini 40 hingga 50 persen. Yang juga membuat Jawa Timur tambah kecewa, kenaikan ini baru bisa dirasakan 2008 nanti.Karena itu, dengan perimbangan keuangan seperti itu, Jawa Timur akan menggenjot penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kelebihan perolehan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).Selain itu, kata dia, Jawa Timur juga akan berjuang keras mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus). Berbagai program yang menjadi prioritas Jawa Timur akan diajukan ke pusat guna merebut dana dari APBN ini. DAK selama ini lebih banyak digunakan untuk pembiayaan program-program di kabupaten/kota dan kecamatan.Sunudyantoro Tempo