TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menyatakan kerusuhan dan pembakaran yang terjadi Konsulat Jenderal RI di Jeddah Arab Saudi dilebih-lebihkan. Menurut dia, para TKI yang tengah mengurus administri di KJRI hanya membakar plastik. "Itu dilebih-lebihkan saja," kata Muhaimin di kompleks parlemen Senayan, Senin, 10 Juni 2013.
Muhaimin memastikan suasana di Jeddah dalam batas toleransi. "Sebetulnya karena terlampau banyak yang antri kemudian terjadi kerusuhan," kata Muhaimin.
Kemenarkertrans, kata Muhaimin sudah mengantisipasi penumpukan pelayanan administrasi pada TKI yang overstay di KJRI Jeddah. Sejak lima hari lalu, kementerian mengirim Dirjen dan beberapa staf. "Mereka dikirim untuk memperkuat penanganan dan pelayanan yang sudah disediakan Kementerian Luar Negeri."
Kerusuhan di KJRI Jeddah disulut munculnya informasi pelayanan perbaikan administratif untuk para TKI akan berakhir pada Ahad, 9 Juni 2013. Informasi ini menyebabkan para TKI panik dan menyerbu langsung ke KJRI untuk mendapat pelayanan. Padahal sesuai jadwal Kedutaan Besar, pelayanan berakhir pada 3 Juli. Pelayanan yang diberikan adalah pemutihan atau pengampunan dari Raja Arab Saudi kepada warga negara Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan surat.
Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Manysur saat dihubungi pagi tadi menyatakan kondisi di depan Konsulat Jenderal sudah tenang dan terkendali. Sebelumnya, seperti yang sudah diberitakan, Konsulat Jenderal RI dibakar massa yang diduga TKI yang sedang mengantri di depan kantor konsulat. Video pembakaran pun diunggah ke Youtube.
IRA GUSLINA SUFA
Terhangat:
Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas
Baca juga:
Sembilan Penumpang Merpati Dirawat di Kupang
21 Penerbangan di Bandara El Tari Dibatalkan
Merpati Tergelincir, Penumpang Terguncang
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
15 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya