TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat mengatakan Partai Keadilan Sejahtera boleh memasang bendera partainya di tempat-tempat pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Demokrat gerah jika BLSM dituding sebagai pencitraan partainya.
"Silakan PKS pasang bendera di tempat pembagian BLSM itu, jangan sampai orang lain menyangka ini kepentingan Demokrat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua kepada Tempo di Palm Hill Golf Resort, Sentul, Bogor, Rabu, 5 Juni 2013.
"Sekarang ini PKS mau menampilkan diri jadi pahlawan untuk mengeliminasi pikiran masyarakat dari kasus korupsi yang kini sedang melanda partai mereka," ujar Max.
Soal isu korupsi, Max mengakui Demokrat sudah lama menjadi pasien tetap Komisi Pemberantasan Korupsi seperti dalam kasus korupsi Hambalang. "Demokrat sudah jadi pasien, sekarang kalau (PKS) jadi pasien carilah obat yang mujarab," kata dia.
Penegakan hukum, Max melanjutkan, harus tetap berjalan. "Politik tidak bisa mencampuri urusan lembaga hukum, politik jalan sendiri. Siapapun dia, presiden sekalipun kalau kena kasus hukum, ya berhubungan dengan hukum, tidak bisa dihalang-halangi oleh politik," kata Max.
Dia menyayangkan sikap PKS yang membangkang dari koalisi soal rencana kenaikan harga BBM. Pasalnya, koalisi harus disertai dengan komitmen politik untuk mendukung kebijakan pemerintah. PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak kenaikan harga BBM. Partai itu menilai kenaikan harga BBM bakal menyengsarakan masyarakat.
