TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini menyatakan partainya sejauh ini belum memutuskan untuk keluar dari sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah. Partai kata dia baru sebatas menyatakan menolak atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. "Kami tak bicara koalisi," kata Jazuli di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 4 Juni 2013.
Menurut Jazuli pertimbangan menolak kenaikan harga BBM ini murni karena memikirkan masyarakat. PKS merasa kenaikan harga akan membebani masyarakat, terutama bila kebijakan itu dilaksanakan menjelang puasa dan Idul Fitri.
Jazuli membantah, partainya telah melawan Undang-Undang dengan menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, sesuai Undang-Undang, kebijakan kenaikan BBM ini sudah menjadi kewenangan pemerintah. PKS hanya merasa alasan pemerintah menaikkan harga BBB tak rasional dan belum sesuai dengan keadaan. "Di UU kan disebut kenaikan bisa bila ada kenaikan harga minyak dunia, sekarang kan situasi itu gak ada."
Selain itu, Jazuli mengatakan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidinya sudah memberatkan APBN juga tak relevan. Alasannya pemerintah hingga kini belum bisa menggenjot pendapatan negara melalui pajak dan optimalisasi belanja negara. Begitu pula dengan kebijakan energi yang dinilai belum berpihak pada masyarakat. "PKS ingin kebijakan energi diselesaikan dari hulu sampai hilir."
Skema kompensasi untuk masyarakat miskin yang disiapkan pemerintah melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat juga dinilai tak efektif menekan beban masyarakat. Jazuli khawatir program ini justru tak mampu membantu masyarakat akibat naiknya harga-harga sebagai imbas kenaikan bbm. Program BLSM pun dinilai PKS rentan digunakan pemerintah untuk meningkatkan popularitas jelang pemilu 2014 digelar.
Meski tegas menolak kenaikan harga BBM, Jazuli lagi-lagi menegaskan persoalan ini tak bisa ditarik ke posisi PKS di koalisi. "Ini sepenuhnya soal bbm dan ekonomi masyarakat. Kalau kaolisi untuk apa dibangun, untuk rakyat." PKS dalam rapat setgab akan terus menyuarakan agar kebijakan pemerintah tak merugikan masyarakat.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
