Panglima TNI Agus Suhartono (tengah) melakukan salam komando bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang baru Letjen Moeldoko (kiri) dan mantan KASAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo usai upacara serah terima jabatan KASAD di lapangan upacara Mabes AD, Jakarta Pusat (23/5). ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko menyatakan dirinya tidak alergi terhadap pemberitaan di media massa. "Kalaupun berita yang ditulis tidak mengenakkan, saya jadikan itu bahan evaluasi," katanya dalam silaturahim dengan para pemimpin redaksi media massa di Markas Besar TNI AD hari ini.
Dia juga berjanji akan menjadikan kesatuan yang dipimpinnya terbuka kepada para wartawan. "Rekan-rekan wartawan ini komponen strategis dan mitra kami," katanya, Selasa 4 Juni 2013.
Moeldoko dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 22 Mei 2013. Dia menggantikan Jenderal Pramono Edhie Prabowo yang pensiun. Sebelum menjadi KSAD, Moeldoko pernah berkecimpung di lembaga pendidikan, termasuk Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Pengalamannya itu membuat dia sudah terbiasa menghadapi wartawan.
Ia menyadari peran penting media massa dalam bidang militer. "Berita yang ditulis wartawan telah berkontribusi membangun emosi prajurit. Berita juga cukup mempengaruhi sikap prajurit," katanya. Berita baik atau buruk, kata Moeldoko dibutuhkan TNI sebagai bahan evaluasi dan mawas diri.
"Tapi saya berharap rekan-rekan media massa bisa menjaga proporsionalitas pemberitaan. Berita harus bijak, karena jika tidak, prajurit yang membacanya bisa skeptis dan mempengaruhi mentalnya," kata dia.
Pemimpin redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi dalam sambutannya di acara itu berharap Moeldoko tidak pelit informasi. "Yang dibutuhkan wartawan adalah informasi yang murah-meriah, bahkan gratis. Jadi tidak ada alasan TNI untuk menutup diri," ujarnya. Wahyu menjelaskan, bahwa informasi yang dibutuhkan para wartawan bukanlah untuk kepentingan pemilik modal media massa, para pemimpin perusahaan pers, atau para pemimpin redaksi, melainkan demi kepentingan publik.
