TEMPO Interaktif, Palembang: Sedikitnya 200 mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Palembang, Rabu (22/9), melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumatera Selatan, tempat pelantikan anggota Dewan yang baru. Mereka meminta agar anggota Dewan mau menandatangani kontrak sosial dengan rakyat. Poin-poin yang terdapat dalam kontrak sosial tersebut antara lain menyebutkan, anggota Dewan agar tidak ceroboh dalam merevisi peraturan daerah, anggota Dewan diminta untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta membuat kebijakan yang memikirkan pendidikan dan kesehatan. Para mahasiswa juga meminta agar anggota Dewan Sumatera Selatan yang baru tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti dalam kasus bagi-bagi uang dan pengeluaran operasional Rp 100 juta untuk masing-masing anggota Dewan. "Kami tidak ingin kasus bagi-bagi uang tersebut kembali terulang dan dilakukan oleh anggota Dewan yang baru," ujar Siswandi, koordinator aksi yang juga Presiden Mahasiswa di Universitas Sriwijaya Palembang.Ratusan massa ini melakukan long march dari Gedung Montera menuju ke gedung wakil rakyat. Aksi ini menyebabkan kemacetan karena memenuhi sebagian badan jalan. Polisi mengawal mereka sampai ke tujuan. Dijelaskan Siswandi, memang tidak ada yang istimewa dengan kontrak sosial ini, karena hanya selembar kertas. Namun, konsekuensi dari kontrak itulah yang membuat tidak sembarangan orang berani menandatanganinya. Dicontohkan Siswandi, seperti pelantikan Dewan di Kabupaten Ogan Ilir, dari 35 anggota dewan, hanya sepuluh orang yang berani menandatangani kontrak sosial ini. Sampai berita ini diturunkan, di dalam gedung, anggota Dewan masih tetap melakukan pembacaan sumpah. Sementara mahasiswa terus berorasi di depan pintu gerbang DPRD. Mahasiswa belum diperbolehkan masuk oleh pihak keamanan untuk menyerahkan kontrak sosial. Sementara mahasiswa terus mendesak agar perwakilan mereka diperbolehkan masuk untuk meminta tanda tangan ke semua anggota Dewan yang berjumlah 65 orang.Arif Ardiansyah - Tempo