Presiden PKS Anis Matta melambaikan tangan setibanya di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta (13/5). Ia diperiksa sebagai saksi tersangka Ahmad Fathanah terkait kasus tindak pidana pencucian uang kuota impor daging sapi. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya tak akan mempersoalkan wacana sejumlah elit Partai Keadilan Sejahtera untuk keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. "Selama itu belum jadi sikap partai dan masih sikap orang-perorang, kami tak akan tanggapi," kata Nurhayati saat dihubungi, Rabu, 22 Mei 2013.
Menurut Nurhayati dalam berpolitik setiap partai harus menjalankan etika politik yang cerdas, bersih dan santun. Suatu partai tak bisa memutus begitu saja hubungan koalisi tanpa alasan dan mekanisme. Koalisi kata Nurhayati merupakan mekanisme bersama yang diatur dan dibicarakan melalui institusi partai. "Seperti apa masuk koalisi, seperti itu pula harusnya keluar."
Nurhayati menegaskan, dalam beberapa kali rapat sekretariat gabungan yang beranggotakan enam partai politik dan beberapa waktu terakhir, perwakilan dari PKS selalu hadir. Para petinggi yang hadir tak pernah mewacanakan dan menunjukkan gelagat akan keluar dari koalisi. "Sejauh itu masih pendapat pribadi, kami biarkan saja."
Nurhayati mengaku memahami, munculnya wacana untuk keluar dari koalisi ini sebagai imbas munculnya sejumlah kasus korupsi yang menyeret sejumlah elit partai dakwah ini. Karena itu dia menyarankan agar elit PKS bisa menghadapi kasus ini dengan dewasa dan tak menyinggung-nyinggung masalah lain. Publik kata Nurhayati sudah sangat dewasa untuk paham dan mencerna kedewasaan suatu partai dalam menghadapi kasus.
Wacana agar PKS keluar dari koalisi ini pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah. Fahri mengatakan dia merasa sudah tak sesuai lagi dengan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi ini pendirian saya pribadi, keputusan sepenuhnya ada di atas."
Ide Fahri ini disambut juga oleh petinggi PKS lainnya, Nasir Djamil. Pendapat berbeda disampaikan mantan presiden PKS, Tifatul Sembiring dan wakil ketua DPR dari PKS, Sohibul Imam. Keduanya menyatakan isu keluar dari koalisi belum pernah dibahas di Majelis Syuro. "Musyawarah Majelis Syuro terakhir beberapa waktu lalu tidak ada keputusan seperti itu," kata Sohibul. Namun menurut dia, wacana ini merupakan hal lumrah sebagai bagian dari kebebasan setiap kader menyampaikan aspirasinya.
Sejak bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah, PKS memang kerap bersuara keras. Misalnya saat pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, PKS satu suara dengan partai oposisi menolak kebijakan pemerintah ini. Hal ini berbeda dengan sikap mayoritas partai koalisi lain yaitu, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan partai lain, Golkar juga kerap bersuara keras.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
