Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan perubahan anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 829,4 miliar. Angka ini merupakan nilai anggaran kurikulum setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
"Ini sebagai bahan kajian dalam pengambilan keputusan Panja paling lambat tanggal 23 Mei 2013," kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Asman Abnur saat membacakan keputusan rapat kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di kompleks parlemen, Senayan, Senin 20 Mei 2013 malam.
Terkait dengan paparan Kemendikbud, Komisi Pendidikan meminta Menteri segera menyampaikan kelengkapan dokumen Kurikulum 2013 dan data sasaran sekolah implementasi dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan.
Rencananya Kurikulum 2013 untuk tahun ajaran mendatang diimplementasikan pada sekolah eks RSBI atau yang berakreditasi A. Total sekolah ini sebanyak 6.325 sekolah dengan rincian masing-masing 2.598 SD, 1.436 SMP, 1.270 SMA dan 1.021 SMK. Awalnya implementasi kurikulum dilaksanakan berbasis kabupaten/kota. Namun melihat mepetnya waktu, pelaksanaan kurikulum akhirnya berbasis provinsi.
Selain pengurangan jumlah sekolah, anggaran Kurikulum 2013 juga mengalami penurunan. Awalnya, anggaran yang disepakati sebesar Rp 2,49 triliun kini menjadi Rp 829,42 miliar. Nuh menyatakan, pengurangan anggaran ini sudah melalui saran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nuh yakin, implementasi Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan mulai 15 Juli 2013.
Terkait dengan kesimpulan ini, dua fraksi memberikan catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak bersepakat dengan klausul keputusan kurikulum paling lambat tanggal 23 Mei 2013. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan justru meminta agar pembahasan kurikulum bisa dilakukan lebih cepat.
