Suasana salah satu calon anggota Komisioner KPU Sulsel saat mengikuti Fit and Proper Test di hotel clarion Makassar, Selasa (14/5). TEMPO/Iqbal lubis
TEMPO.CO, Makassar - Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan memboikot agenda lima komisioner yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 130 calon komisioner KPU kabupaten/kota. Awalnya uji kelayakan dan kepatutan bakal digelar pada akhir Mei 2013 ini. Namun sejumlah fasilitas kantor KPU Sulawesi Selatan malah tidak berfungsi. Bahkan ruang kerja lima komisioner serta seluruh pegawai terkunci. Hanya pintu aula yang masih terbuka.
"Penguncian ruangan ini berdasarkan perintah KPU Pusat," kata Asrar Marlang, Juru Bicara KPU Sulawesi Selatan ketika dihubungi,Senin, 20 Mei 2013.
Menurut Asrar, Sekretariat KPU Sulawesi Selatan menerima surat perintah bernomor 351/KPU/IV/2013 dari KPU Pusat. Isinya, agar tidak memfasilitasi rencana uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPU Kabupaten/Kota. Sebab menurut KPU Pusat, tes itu seharusnya dilakukan oleh lima komisioner KPU Sulawesi Selatan yang baru. Bukan yang masih menjabat pada saat ini.
Tata tertib itu pun tercantum pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam aturan itu, yang berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan ke 10 bakal calon komisioner dari 13 KPU daerah adalah anggota KPU Sulsel periode 2013-2018. "Lima komisioner baru dilantik pada 24 Mei 2013. Mereka yang nantinya akan menguji calon komisioner kabupaten/kota," kata Asrar.
Sementara anggota KPU Sulawesi Selatan, Nuzra Azis, tak mengerti alasan pihak sekretariat memboikot seluruh fasilitas kantor. Menurut dia, tidak ada yang keliru soal pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner kabupaten/kota oleh lima komisioner KPU Sulawesi Selatan pada saat ini. "Untuk memperlancar tahapan seleksi KPU kabupaten/kota," kata Nuzra.
