Labora Sitorus Disebut "Penguasa" Laut Papua

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 20 Mei 2013 09:04 WIB

Iptu Labora Sitorus anggota polisi Papua. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta -Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat menjadi “penguasa” laut Papua. Saking berkuasanya, satu orang perwira TNI AL pernah dipindahtugaskan karena ogah melepas kapal milik Sitorus yang mengangkut Cap Tikus.

Status “penguasa” laut ini tak lepas dari sogokan yang dia berikan. Seorang anggota TNI Angkatan Laut yang tak mau disebutkan namanya mengakui pernah disuap oleh Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. “Saya sempat menerima upah Rp 3 juta per bulan,” kata sumber Majalah Tempo.

Komandan Pangkalan TNI AL Sorong Kolonel Laut Irvansyah membantah sering menerima sogokan Sitorus. Butinya, katanya, anggotanya pernah menangkap kapal Sitorus meski dilepas lagi.

Sedangkan pengacara Sitorus membantah mengenai polah kliennya semacam itu. “Perkara sepak terjang Pak Sitorus di Sorong itu hanya asumsi,” kata Azet Hutabarat, pengacara Sitorus. (Baca: Itu Mimpi)

Sitorus merintis bisnis sejak 1983. Bisnisnya sempat surut. Ia kemudian memutuskan menjadi polisi untuk memuluskan jalannya. Belakangan, “karirnya” tak cuma berdagang minuman keras. Ia merambah bisnis mengakut kayu-kayu dan BBM ilegal. Tentu saja untuk memuluskan semuanya ia menyogok para penguasa jalur laut. (Baca:Bisnis Labora Sitorus Dimulai dari Miras Cap Tikus)

Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, yang diduga memiliki transaksi rekening bernilai sekitar Rp 1,5 triliun dan sejumlah rumah mewah, sedang diperiksa dalam kasus bahan bakar ilegal 1.000 ton dan pembalakan liar. Sitorus bertugas sebagai polisi selama sekitar 27 tahun. Pada sekitar pertengahan 2000, ia dipindahkan ke Raja Ampat.

MUSTAFA SILALAHI | JERRY OMONA (SORONG)

Topik terhangat:
PKS Vs KPK
| E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh

Berita lainnya:
EDSUS Cinta dan Wanita Ahmad Fathanah

Rumah Sakit di Bogor Diminta Siapkan Kelas 3

Pembongkaran Bangunan di Waduk Pluit Mulai Pagi

Layani Pasien KJS, Rumah Sakit Pemerintah Nombok

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

8 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya