TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai sah-sah aja jika dalam persoalan kenaikan bahan bakar minyak ada proses tarik ulur. Menurut dia, tarik menarik dalam kebijakan ini merupakan bagian dari pencitraan partai politik.
"Tapi pada akhirnya kalau menyangkut harga BBM itu jelas kewenangan pemerintah," kata Marzuki di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 14 Mei 2013. Karena itu, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Marzuki menyatakan, persoalan setuju atau tidak setuju ini karena terkait dengan tahun politik.
Dia menyatakan, persoalan yang akan dibahas di Dewan adalah menyangkut bantuan langsung sementara masyarakat. Marzuki menuturkan, ada dugaan kebijakan ini akan menguntungkan oleh partai pemerintah. Tapi dia menampik, sebab ada tiga kementerian yang terkait dengan penyaluran bantuan ini. Ketiga kementerian ini adalah Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri dari Partai Keadilan Sejahtera, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dari Golkar dan Menteri Keuangan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional. "Jadi tidak hanya Demokrat yang diuntungkan," kata dia.
Dia menegaskan, kenaikan harga BBM ini diambil karena asumsi makro ekonomi sudah melenceng dari undang-undang sebelumnya. Jika asumsi ini tidak melenceng terlalu jauh, pemerintah dinilai tak akan menaikkan harga BBM. Marzuki menyatakan, kenaikan ini pasti akan berdampak pada masyarakat miskin. Karena itu, pemerintah menyediakan bantuan langsung yang sifatnya sementara. "Kita tahu kalau harga bbm naik yg terkenan langsung masyarakat mendekati miskin, miskin dan sangat miskin," kata Marzuki.
Untuk bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak, Marzuki menuturkan, pemerintah berencana menaikkan anggaran pro rakyat. Misalnya beras miskin, program keluarga harapan, dan jumlah penerimaan beasiswa. Tetapi, untuk menekan dampak ini, masyarakat juga dinilai memerlukan uang tunai. Marzuki menjelaskan, jika tahun sebelumnya pemberian dilakukan selama setahun tahun ini rencananya akan diberikan selama 4-6 bulan. "Hingga masyarakat bisa menyesuaikan kenaikan BBM ini."
