TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap pengusaha media dan partai politik yang terus menerus menggunakan frekuensi publik untuk melakukan kampanye terselubung melalui iklan ataupun berita. Jika ditemukan unsur pidana dalam penayangan materi tersebut, KPI dan KPU wajib merapat untuk bekerjasama dengan Kepolisian.
“KPI kelihatannya gak mau melakukan eksekusi karena belum ada kesepakatan yang jelas soal aturan dengan KPU,” kata anggota Dewan Pers Stanley Adhi Prasetya, Senin, 10 Mei 2013. KPI juga dinilai menjadi pihak yang paling mengetahui soal belanja iklan parpol melalui kader-kadernya yang juga pemilik media.
Menurut Stanley, dengan menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan politik golongan, partai dan pemilik media sudah melanggar Pasal 65 UU Penyiaran ayat 1f soal pelanggaran pedoman penyaiaran, dan pasal 71 ayat 2, tentang larangan peemuatan iklan terselubung. Sedangkan, Stanley juga menilai ada pelanggaran pedoman penyiaran Bab 29 pasal 50 ayat 2, dimana lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan.
“Jelas sekali ada penyalahgunaan, untuk kepentingan tertentu,” kata Stanley mengomentari maraknya iklan terselubung dan berita parpol di sejumlah televisi swasta. Pelanggaran itu, kata Stanley, bisa diganjar sanksi administratif dan paling berat berupa pencabutan izin penyiaran.
Sebelumnya, data Komisi Penyiaran Indonesia pada bulan April 2013 sendiri menyebutkan terdapat 31 Iklan Nasdem, dan 18 pemberitaan terkait partai pimpinan Surya Paloh itu di Metro TV yang dimilikinya. Sedangkan di bulan yang sama, terdapat 138 iklan dan 10 pemberitaan terkait Aburizal Bakrie di jaringan Viva Group miliknya.
Dalam jaringan grup MNC milik konglomerat Harry Tanoe yang kini menjadi kader Partai Hati Nurani Rakyat, KPI menemukan 10 pemberitaan soal Hanura, 2 iklan Harry Tanoe, 9 iklan Perindo terkait Harry Tanoe, 15 pemberitaan soal Perindo, 3 berita soal Harry, dan 1 berita terkait Wiranto.
SUBKHAN
Terhangat:
Teroris | Edsus FANS BOLA | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
Baca juga:
Ahok Kembali Tegaskan Konsep Jakarta Smart City
Kampung Deret Pertama Jokowi Ada di Petogogan
Ahok: Komnas HAM Tidak Paham Keadilan
Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM
Berita terkait
Kronologi Pejabat Pertamina Arie Febriant Bertindak Kasar di Jalanan hingga Dibebastugaskan
25 hari lalu
Kronologi kejadian pejabat Pertamina Arie Febriant yang meludah ke arah mobil pengguna jalan karena tidak diterima ditegur setelah parkir bikin macet.
Baca SelengkapnyaSinggung Indeks KPI, Kemenkominfo Minta Pengelola Stasiun TV Tingkatkan Kualitas Program Siaran
57 hari lalu
Kemenkominfo meminta pengelola stasiun televisi meningkatkan kualitas program-program siarannya. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaKPU Disidang Soal Keterbukaan Informasi Data Pemilu dari Real Count, Server, hingga DPT
58 hari lalu
Sidang perdana antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau YAKIN dengan KPU soal keterbukaan informasi data Pemilu berlangsung hari ini.
Baca SelengkapnyaRakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB
29 Februari 2024
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaBerhenti Tampil di Televisi, Ivan Gunawan: Teguran KPI Menjatuhkan Karakter
27 Januari 2024
Ivan Gunawan mengatakan bahwa teguran dari KPI untuknya hingga membuatnya keluar dari Brownis mengintimidasi karakternya.
Baca SelengkapnyaIvan Gunawan Pamit Tinggalkan Indonesia, Bikin Fashion Show Sebelum Pergi
24 Januari 2024
Unggah video perpisahan, Ivan Gunawan mengaku akan meninggalkan Indonesia pekan depan.
Baca SelengkapnyaKPI Tegur Ivan Gunawan, Apa Sesungguhnya Tugas Komisi Penyiaran Indonesia?
16 Januari 2024
Desainer dan publik figur Ivan Gunawan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia. Apa saja tugas KPI?
Baca SelengkapnyaPesan Ivan Gunawan untuk Haters: Silakan Kalian Berkaca
12 Januari 2024
Ivan Gunawan meminta haters untuk introspeksi diri sebelum menghakimi penampilannya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo akan Buat KPI untuk Para Menteri: Kalau Gak Perform, yang Nilai Masyarakat
11 Januari 2024
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membuat KPI utama untuk kabinet jika terpilih menjadi presiden 2024.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye
9 Januari 2024
KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?
Baca Selengkapnya