TEMPO Interaktif, Jakarta: Pakar ekonomi konvensional yang membantu calon presiden dan calon wakil presiden merumuskan strategi pemulihan ekonomi Indonesia, dihimbau untuk merombak total pikiran-pikiran ekonomi atau paradigma ekonomi mereka agar disesuaikan dengan kenyataan dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. "Mereka telah keliru menggunakan konsep ekonomi barat (neo klasik) dalam menganalisis masalah pengangguran dan kemiskinan," demikian diungkapkan Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, Ubyarto dalam seminar 'Agama dan Kemiskinan', hari ini, Senin (13/9) di Jakarta."Mindset kita harus mindset ekonomi Pancasila," kata Ubyarto. Karena dalam kenyataannya, konsep-konsep ekonomi barat, salah jika diterapkan di Indonesia. Salah satu kesalahan mendasar dari skenario tim pakar ekonomi para capres adalah anggapan bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal, misalnya 6,5 persen pertahun. Asumsi yang demikian, menurutnya tidak benar, karena pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.Ia mengatakan yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang langsung melibatkan kegiatan ekonomi rakyat, dimana pelakunya adalah masyarakat miskin. Sedangkan pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal, yang kenyataannya di Indonesia amat berbeda. "Orang yang menganggur belum tentu miskin," katanya.Kemudian ia mencontohkan, jika pertumbuhan ekonomi diumpamakan 1 persen, mampu menampung 200.000 - 400.000 tenaga kerja yang menganggur, maka pertumbuhan ekonomi, 6,5 persen pertahun, hanya mampu mempekerjakan antara 1,3 juta sampai 2,6 juta tenaga kerja. Dan tidak ada jaminan penduduk miskin yang jumlahnya 38 juta orang dapat dibebaskan dari kemiskinan. Maria Ulfah - Tempo News Room