TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah menyatakan, pemerintah meragukan sumber dan isi artikel Sydney Morning Herald mengenai program Islamisasi terhadap anak-anak di Papua.

Media massa terbesar di Australia tersebut menuding pemerintah mengirimkan anak-anak Papua ke Jawa untuk disekolahkan di pesantren-pesantren dan menjadi muslim. "Tidak diketahui sumber yang digunakan Sydney Morning Herald, juga apakah artikel tersebut credible," kata Faizasyah melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin, 6 Mei 2013.

Sydney juga menyamakan nasib Papua Barat dengan perlakuan pemerintah Australia terhadap suku Aborigin. Kebijakan pemerintah Australia pada 1910-1971, mengambil dan mengirim sekitar 100 ribu anak suku Aborigin untuk dididik berdasarkan budaya Eropa atau Barat. Atas kejadian ini, Pemerintah Australia kemudian meminta maaf pada "generasi yang hilang" tersebut sejak pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd.

Isu antara Indonesia dengan negara lain tentang Papua mencuat kembali sejak pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris pada 28 April 2013. Meski Pemerintah Inggris kemudian mengklaim peresmian kantor OPM bukan cermin kebijakannya, tetapi aktivitas politik kelompok separatis tersebut dengan dukungan beberapa kelompok negara lain mulai terasa dan nampak jelas.

FRANSISCO ROSARIANS