TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan pemerintah dan TNI merasa kecolongan jika Gubernur Provinsi Nanggroe ABdullah Puteh terbukti terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun menurut dia, guna membuktikan keterlibatannya itu, sebaiknya menunggu proses hukum yang akan menyelidiki dan membuktikannya. "Kalau hukum menyatakan bersalah, baru merasa kecolongan. Tapi itu belum dinyatakan, tapi baru pengakuan sepihak darei eks GAM," kata dia di sela-sela rapat pembahasan RUU TNI dengan anggota Komisi I di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (8/9). Meski demikian dia menekankan, pengakuan ini tak boleh dibiarkan menjadi issu tanpa ketetapan hukumSebelumnya, Endriartono mengakui TNI tengah menyelidiki keterlibatan Puteh dengan GAM. Penyelidikan ini bermula dari pengakuan asisten pribadi Panglima GAM Muzakir Manaf, Gumarni dan Koordinator GAM wilayah Mereuhom Daya dan Aceh Selatan, Sayed Mustafa, yang mengakui keterlibatan Puteh. Bahkan, menurut keduanya, Puteh sering memberikan bantuan dana bagi GAM pada 1999 guna pencalonannya sebagai gubernur. Pengakuan serupa juga dimunculkan Panglima GAM wilayah Aceh Timur Tengku Ishak Daud yang menyebutkan, Puteh sejak 1996 hingga 2000 memberikan dana perjuangan GAM. Namun, dalam wawancara di DPR, Endriartono menyangkal penyelidikan dilakukan TNI. Kata dia, TNI bukan penegak hukum sehingga tak berwenang melakukan penyelidikan suatu kasus. Jika hukum menyatakan keterlibatannya dan dia harus dicopot, ya dicopot. "Kalau tidak bersalah, ya ngapain dicopot," kata Endriartono.Istiqomatul Hayati - Tempo News Room