TEMPO Interaktif, Solo:Ratusan pendukung KGPH Tedjowulan kembali menggelar unjuk rasa menolak dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakoe Boewono XIII, Selasa (7/9).Massa yang menamakan dirinya Komite Peduli Kebudayaan Surakarta (KPKS) mendatangi gedung DPRD Kota Solo dan mengadu ke anggota Dewan. Mereka menyatakan penolakannya terhadap Hangabehi karena putra tertua PB XII tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi penerus tahta dinasti Mataram. Para pengunjuk rasa mendatangi gedung Dewan dengan mengendarai kereta kelinci dan truk terbuka. Di depan gedung mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang diantaranya bertuliskan 'Selamatkan Budaya Keraton Surakarta', 'Tolak Gusti Hangabehi Sebagai Raja', 'Harta Kraton= Harta Rakyat', 'Raja Pemabuk=Raja Pemabuk, Raja Bodoh = Rakyat ....'Selain menggelar orasi, beberapa perwakilan dari KPKS menemui pimpinan sementara DPRD Solo. Kapolresta Solo Ajun Komisaris Besar Pol. Lutfi Lubihanto dan Dandim Solo Letkol M. Effendi juga turut serta berbicara dengan perwakilan demonstran. Korlap aksi, Kostrad Nur Santi, mendesak agar DPRD segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keraton dan asetnya. "Kami menolak penobatan Hangabehi sebagai PB XIII karena alasan moral dan kemampuannya," ujar Kostrad. Kostrad juga meminta agar polisi berani menindak orang-orang yang melakukan penjagaan ketat di pintu utama kraton. Menurut dia, keberadaan mereka telah membuat resah dan mengganggu aktivitas warga sekitar kraton. "Mereka itu bukan warga setempat dan juga bukan kerabat kraton. Ketika mereka menutup pintu keraton kenapa polisi mendiamkan saja," tukasnya.Usai berdialog, mereka bermaksud untuk meneruskan aksinya ke depan Keraton Kasunanan Surakarta. Tetapi niat mereka dicegah oleh aparat Polres Surakarta yang mengancam akan bertindak tegas terhadap mereka. Sejumlah massa yang sudah menunggu di alun-alun utara keraton pun terpaksa membubarkan diri setelah mengetahui rekan mereka yang dari DPRD tidak dapat bergerak.Sementara itu mengetahui ada kelompok yang akan melakukan unjuk rasa, Brajanala yang merupakan jalan umum bagi warga di sekitar kompleks keraton ditutup oleh kubu Hangabehi yang selama ini menguasai keraton. Hanya pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang dapat melalui pintu utama keraton tersebut, sedangkan kendaran roda empat dilarang masuk. Menurut sekretaris panitia penobatan Hangabehi, KP Eddy Wirabhumi, penutupan pintu utama kraton itu dilakukan untuk menghindari hal buruk yang mungkin terjadi. Imron Rosyid - Tempo News Room