TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi mengenai pelaksanaan ujian nasional. Audit investigasi ini untuk menelaah proses penganggaran, tender, pelaksanaan, dan distribusi naskah ujian nasional.
"Saya meminta ada audit investigasi secara komprehensif," kata anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Zulfadhli, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 26 April 2013.
Zulfadhli menyatakan, hasil audit investigasi ini dilaporkan kembali kepada Komisi Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Politikus Partai Golkar ini tidak sepakat jika kekacauan ujian nasional 2013 disebut sebagai musibah. Menurut Zulfadhli, ujian nasional disebut musibah karena faktor yang tidak bisa diduga.
Misalnya, kecelakaan saat pengangkutan naskah ujian atau bencana yang menimpa percetakan. "Tetapi ujian nasional ini adalah kasus yang sudah diketahui sejak awal," kata Zulfadhli. Dia menjelaskan, dugaan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional sudah lama diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat.
Karena itu, dia meminta Menteri Pendidikan agar menjelaskan dengan detail bagaimana proses tender, termasuk harga penawaran, berapa perusahaan yang menawar, apa rasionalitas menetapkan perusahaan tertentu sebagai pemenang. "Sampaikan kepada kami agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujarnya.
Zulfadhli juga mempertanyakan alasan Kementerian Pendidikan menetapkan PT Ghalia sebagai pemenang tender. Menurut dia, Ghalia mengajukan penawaran dengan harga tinggi. Padahal, ada perusahaan lain yang mengajukan tawaran dengan harga yang lebih efisien. Tak hanya itu, dia juga menuding ada pemenang tender yang tidak memiliki security printing. Bahkan, Kementerian dituding tidak melakukan visitasi sebelum menetapkan pemenang lelang.
Zulfadhli juga menyesalkan tindakan Kementerian yang memberikan kesempatan kepada PT Ghalia untuk menyelesaikan percetakan. Padahal, kata dia, PT Ghalia pada H-10 pelaksanaan ujian sudah menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya. "Ini memiliki faktor risiko tinggi," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar, menyoroti sejumlah pengeluaran tambahan dalam pelaksanaan ujian nasional. Misalnya, pengadaan fotokopi ujian yang semestinya tidak perlu keluar akibat kacaunya penyelenggaraan bahan ujian. Hingga sekarang, dia belum mengetahui siapa yang akan menanggung beban anggaran ini. "Karena itu, perlu audit investigasi dari BPK," kata Raihan.
Anggota Komisi Pendidikan DPR lainnya, Jefirstson Riwu Kore, mempertanyakan kualitas lembar jawaban yang dinilai buruk. Bahkan, kata dia, kertas lembar jawaban komputer yang bobotnya rendah menunjukkan ada indikasi korupsi dalam pengadaan ini. Karena itu, Jefirstson meminta hasil investigasi BPK nanti dibuka kepada Dewan dan masyarakat.
Politikus Partai Amanat Nasional Nasrullah menyatakan, BPK sudah melakuan audit mengenai pelaksanaan ujian nasional ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, BPK merekomendasikan agar pengadaan bahan ujian nasional tidak lagi dilakukan di tingkat pemerintah pusat. "Pengadaan bahan dikembalikan ke provinsi," kata dia.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik Terhangat:
#Ustad Jefry | #Caleg | #Ujian Nasional | #Bom Boston | #Preman Yogya
Berita Terpopuler:
Ustad Jefry Al Buchori Tutup Usia di Pondok Indah
Ustad Uje Kecelakaan Usai Ngopi di Kemang
Motor Gede Ustad Uje Terlempar 20 Meter
Ustad Uje Terpelanting Usai Tabrak Pohon Palem
Ustad Uje Bakal Disalatkan di Masjid Istiqlal
