Inspektur Jenderal Djoko Susilo saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (23/4). Djoko akan diadili untuk dua kasus sekaligus, yakni dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta--Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, tidak dicantumkannya nama empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat berarti jaksa penuntut umum membutuhkan bahan keterangan mereka untuk mendakwa terdakwa kasus korupsi simulator kemudia Inspektur Djoko Susilo.
"Berarti, menurut jaksa, peristiwa itu, data itu, tidak dibutuhkan untuk mendakwa DS," ujar juru bicara KPK Johan Budi, Selasa, 23 April 2013.
Meski, lanjut Johan, keempat anggota DPR tersebut sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Keempatnya adalah mantan Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman, Wakil Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin dan dua anggota Komisi Hukum, yakni Bambang Soesatyo, dan Herman Hery, pernah diperiksa KPK pada Kamis, 28 Februari 2013.
Menurut keterangan yang dihimpun Tempo saat itu, keempatnya diperiksa seputar pembahasan anggaran proyek simulator di DPR. Meski ditampik oleh Benny usai diperiksa penyidik, di depan media. Ia mengaku hanya menjelaskan perihal tugas dan fungsinya sebagai Ketua Komisi Hukum dan anggota Dewan.
Selanjutnya, kata Johan, belum ada pemeriksaan untuk keempat anggota DPR tersebut lagi. "Belum ada informasi," katanya.
Sebaliknya, soal nama-nama yang tak pernah diperiksa tapi justru ada di dakwaan, johan mengaku tak heran. "Bisa saja (tercantum) untuk mengkonstruksikan dakwaan itu, makanya dimasukkan," kata Johan. Nama yang dimaksud adalah Kepala Polisi Jenderal Timur Pradopo.
Hari ini, sidang perdana Djoko Susilo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan tersebut nama-nama anggota DPR tidak muncul. Padahal sebelumnya, anggota DPR disebut membahas anggaran simulator, bahkan bertemu secara informal dengan Djoko di sebuah restoran. Sedangkan nama Kapolri Jenderal Timur Pradopo justru muncul, meski ia tak pernah diperiksa. Simak sepak terjang Djoko Susilo di sini.
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
