TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kapolri, Jaksa Agung dan Jaksa Tinggi untuk mengelar lagi kasus korupsi di BNI. Hal ini menanggapi tawaran yang dikemukakan oleh Kapolri Da'i Bachtiar beberapa lalu pada KPK untuk mengambil alih kasus pidana korupsi BNI. "Kita ingin tahu dahulu apa permasalahannya, karena sudah dua kali gelar perkara," kata Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki, Kamis (2/9), pada wartawan di kantor KPK Jakarta. Menurut Tauefiqurraman, pihaknya belum mendapat surat resmi dari Kapolri untuk mengambil alih kasus ini. Pihaknya mengaku siap, namun ia meminta diadakan gelar perkara dahulu agar diketahui kemudian KPK akan memutuskan. Selasa (31/8) lalu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Da'i Bachtiar mengatakan, kasus BNI terbuka untuk ditangani KPK. Da'i mengatakan, KPK selalu ikut dalam gelar perkara kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia senilai Rp 1,7 triliun. Seperti diketahui, ada empat berkas atas empat tersangka kasus BNI yang belum dikirimkan dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Keempat berkas itu atas nama tersangka Adrian Herling Waworuntu, Maria Pauline Lumowa, Jeffry dan Juddy Baso. Sutarto - Tempo News Room
Berita terkait
Pembobolan Bank Himbara Banten Rp 6,1 Miliar, Ini Kata Pj Gubernur Al Muktabar
8 Februari 2024
Dalam kasus pembobolan Bank Himbara ini, Kejaksaan Tinggi Banten menangkap seorang pegawai bank tersebut.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
14 Oktober 2023
Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHarga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
10 Oktober 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
13 April 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Baca SelengkapnyaCIMB Niaga soal Pembobolan Rp 6,7 Miliar oleh Eks Pegawai: Kami Tidak Tolerir Segala Bentuk Fraud
11 Februari 2023
Bank CIMB Niaga buka suara terkait kasus pembobolan bank oleh mantan pegawainnya. Seperti apa penjelasan resmi perseroan?
Baca SelengkapnyaCegah Bobol M-Banking, Ahli Siber Sebut OJK Punya Peran Berikan Standar Keamanan
30 Januari 2023
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah memiliki semua kebutuhan untuk mencegah pembobolan mobile banking atau m-banking yang dilakukan penjahat siber.
Baca SelengkapnyaTerkini: Cerita Para Pemburu Diskon Holland Bakery, Modus Baru Pembobolan M-Banking
28 Januari 2023
Cerita para pemburu diskon Holland Bakery hingga modus baru pembobolan m-banking.
Baca SelengkapnyaRektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
12 Desember 2022
Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
8 Desember 2022
Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
26 September 2022
KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
20 jam lalu
