TEMPO.CO, Yogyakarta - Ratusan spanduk dukungan terhadap Kopassus di Yogyakarta melanggar izin penyelenggaraan reklame karena ditempatkan di lokasi yang seharusnya steril dari spanduk. Lokasi yang steril di antaranya adalah kawasan Tugu dan Nol Kilo Meter. “Pemasang spanduk anti-premanisme tidak pernah meminta izin ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta,” ujar Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, Tugiyarta Senin 15 April 2013.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nur Widi mengatakan akan mencopot ratusan spanduk itu karena dipasang di lokasi yang tidak tepat. “Beberapa spanduk melanggar karena dipasang di tiang listrik dan pohon,” katanya.
Spanduk yang dipasang di depan Perempatan Kantor Pos Besar pada Rabu, 10 April 2013 telah dicopot oleh pemasang. "Kami pindahkan ke Kota Baru dan Perempatan Gramedia karena di titik nol hanya boleh dipasang Bendera Merah Putih," kata pemasang spanduk dari kelompok yang menamakan diri Face of Yogya, Irwan Cahya Nugraha Gosong. Dia mengaku memasang 200 spanduk anti-premanisme. "Dengan spanduk itu orang bisa melihat Yogyakarta aman dari preman."
Spanduk anti-premanisme bertebaran di tepi jalan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul sejak Senin 8 April 2013. Munculnya spanduk itu setelah penembakan empat tahanan yang dituding sebagai preman oleh belasan anggota Kopassus di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 23 Maret 2013.
Spanduk itu bertuliskan: Basmi Preman, I Love Kopassus, Terimakasih Kopassus, dan I Love Polri. Spanduk berukuran 3 X 0,6 meter beberapa diantaranya dipasang di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta, perempatan Ngampilan, perempatan Wirobrajan, Jalan Wates, perempatan Tugu, Pingit, Demak Ijo. Semua spanduk dipasang tanpa izin dari pemerintah kota maupun kabupaten.
Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Yogyakarta, Adjad Soeharsono mengatakan organisasinya memasang 10 spanduk di sejumlah perempatan. "Kami putra putri TNI dan Polri tidak terima TNI dihujat," katanya.
