TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Kerja Anggaran DPR memuji pencapaian pemerintah dalam mencapai asumsi-asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 selama semester I. Ini diungkapkan dalam laporan yang dipaparkan dalam rapat pleno antara Panitia Anggaran dan Menteri Keuangan Boediono di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (27/8).DPR juga maklum atas membengkaknya besaran subsidi minyak menjadi Rp 63 triliun dari asumsi Rp 14,5 triliun akibat melambungnya harga minyak mentah dunia. Sehingga asumsi harga minyak yang sebelumnya dipatok sebesar US$ 22 per barel realisasinya melambung menjadi US$ 32,67 per barel. Meski realisasi inflasi pada semester I sudah melampui asumsi inflasi tahunan, DPR juga tak menyoalnya. Bahkan, kata anggota Panitia Anggaran, Munawar, DPR maklum karena nilai tukar rupiah juga melampaui asumsi APBN. "Kondisi ini masih terkendali yang diperlihatkan dengan lebih rendahnya realisasi SBI dari 8,5 persen menjadi 7,49 persen," katanya.Melalui Munawar, DPR juga memuji program-program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Ia, misalnya, menyebut program ekstensifikasi pajak dan administrasi pajak telah mendorong penerimaan negara dari pajak meningkat jika dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari asumsi penerimaan pajak 2004 sebesar Rp 272,2 triliun telah terkumpul penerimaan selama enam bulan terakhir sebesar Rp 118,9 triliun.Dalam sisi pengeluaran untuk belanja pegawai yang telah mencapai Rp 30,8 triliun atau telah habis lebih dari separuh anggaran, menurut Munawar, disebabkan oleh adanya pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan pada Juni lalu sebesar Rp 7 triliun. Akibatnya, realisasi belanja pegawai lebih tinggi 29,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Namun, dalam laporan itu, DPR dan pemerintah belum menyepakati besaran defisit selama semester I. Hal ini disebabkan masih adanya perdebatan mengenai pencairan dan penggunaan dana talangan sebesar Rp 500 miliar untuk operasional Komisi Pemilihan Umum. Anggota Panitia dengan keras menyoal mekanisme pencairan dana tambahan itu karena tidak atas persetujuan Panitia Anggaran DPR.Bagja Hidayat - Tempo News Room