KPK Mulai Gali Modus Korupsi Daging Impor  

Jumat, 5 April 2013 21:41 WIB

Staf Ahli Menteri Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Kementerian Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso, Jumat 5 April 2013.

Kepada wartawan usai diperiksa, Prabowo mengatakan penyidik menanyakan ihwal Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) izin impor daging yang palsu. Dia pun membeberkan secara gamblang modus dari pemalsuan SPP tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa ketika dia menjabat Dirjen pada akhir 2010, dia sudah mendapat banyak laporan soal pemalsuan SPP. Importir memalsukan SPP, kata dia, dengan dalih stok daging di negara asal yang tertuang di izinnya telah habis, sehingga meminta pemindahan negara importir. Tetapi pemindahan tersebut tidak mencabut SPP sebelumnya.

"Kalau dipindahkan, SPP yang lama harus ditarik. Kalau tidak ditarik, yang lama direalisasikan, yang baru juga direalisasikan," kata dia di kantor KPK, Jumat, 5 April 2013.

Di samping SPP palsu, dia pernah juga menemukan perusahaan importir tak mememiliki SPP. Misalnya, pada 2011 ditemukan 51 kontainer daging impor tanpa SPP disita Badan Karantina. Belakangan diketahui pemilik kontainer tersebut adalah PT Indoguna Utama. Akhirnya Prabowo meminta Inspektorat Jenderal Kementerian mengevaluasi semua perusahaan importir daging. Hasilnya mengejutkan, banyak perusahaan besar mengantongi SPP palsu.

Meski saat itu jelas-jelas melanggar hukum, Indoguna sama sekali tak di-blacklist. "Karena kebijakan pak Menteri itu, tidak usah di-black-list. Sebab direekspor pun sudah merupakan suatu hukuman," kata Prabowo.

Dua tahun kemudian, Indoguna sudah kembali berbisnis. Perusahaan ini bahkan mendapatkan jatah impor daging. Apa lacur, kisah sukses Indoguna harus berakhir di bui. KPK menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meredien bersama duit suap Rp 1 miliar pada 29 Januari 2013. Uang tersebut berasal dari petinggi Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, yang akan diberikan kepada Luthfi Hasan Ishaq, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera. KPK pun menetapkan keempatnya sebagai tersangka dan langsung ditahan.

RUSMAN PARAQBUEQ


Berita Terpopuler:
U, Kopassus Pemberondong Tahanan LP Cebongan

Ini Peralatan Kopassus yang Serbu Lapas Cebongan

Penyerang Cebongan Anggota Kopassus

Serbu Cebongan, Tiga Anggota Kopassus Turun Gunung

Anggota Kopassus Buang CCTV Lapas Cebongan ke Kali

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

4 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

16 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

17 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

23 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya