Kerusakan Kantor redaksi mingguan Charlie Hebdo setelah di lempar bom Molotov di Paris Perancis. REUTERS/Benoit Tessier
TEMPO.CO, Bima- Sekolah di Bima, Nusa Tenggara Barat, menyaratkan pembayaran uang untuk menebus telepon seluler yang disita sekolah. Orang tua siswa SMK Negeri 1 Kota Bima mengatakan siswa dipungut Rp 50 ribu untuk setiap telpon seluler yang disita. “Kami minta ditinjau lagi karena ini memberatkan,” kata Mustahid, seorang wali murid, Rabu, 3 April 2013.
Mustahid mengatakan, yang aneh adalah ketika sekolah menyita ponsel itu selama sebulan. Setelah itu, baru orang tua diminta menebusnya. “Terus nanti uangnya dikemanakan? Itu yang menjadi persoalan,” kata dia.
Menanggapi keluhan itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah A Karim Anwar membenarkan adanya pungutan itu. Dia mengatakan semua telah disosialisasikan kepada orang tua murid dan siswa. Aturan itu kata dia, juga sudah melalui rapat manajemen sekolah dan dewan guru. Dalam rapat itu dibahas mekanisme, lama waktu penyitaan, dan jumlah uang tebusan.
Penyitaan ponsel ini ada yang bersifat regular dilakukan oleh OSIS dan ada yang bersifat insidental dilakukan oleh guru. “Guru juga banyak mengeluhkan ketika mengajar siswa tidak konsen karena bermain hp. Namun, kita akui aturan ini tidak semua orang tua siswa sepakat dan itu wajar saja karena kita berdemokrasi,” ujarnya, Rabu, 3 April 2013.
Pembina Bimbingan Konseling (BK) M. Saleh mengakui biaya penebusan ponsel memang bervariatif. Hal itu tergantung dari jenis telepon yang dipakai siswa. Mengacu dari kesepakatan awal sebenarnya biaya penebusan HP sebesar setengah dari harga HP. Kendati begitu, kenyataannya tidak terjadi dan uang yang dipakai tebus tidak menentu. Namun, dirinya tidak mengelak nominalnya hingga Rp50 ribu.
Mengenai kemana uang itu digunakan, Saleh mengatakan uang yang sudah terkumpul akan diumumkan secara terbuka dan nantinya uang itu digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan siswa maupun kunjungan ke rumah siswa (home visit) yang bermasalah.
