TEMPO.CO, Banyuwangi - Koordinator Kepala Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rosdi Bahtiar Martadi, mengatakan bahwa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tudingan Rosdi tersebut berkaitan dengan keputusan Bupati Azwar pada Juli 2012. Bupati menyetujui pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) emas dari PT Indo Multi Niaga (PT IMN) kepada PT Bumi Suksesindo.
Menurut Rosdi, keputusan bupati tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak pertambangan emas tersebut. "Masyarakat memiliki hak mendapatkan informasi," katanya, Rabu, 27 Maret 2013.
Rosdi menegaskan, kedua undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Kenyataannya, masyarakat baru mengetahui adanya pengalihan IUP setelah muncul gugatan Intrepid Mines Ltd kepada Bupati Banyuwangi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 14 Maret 2013.
Rosdi menduga pengalihan IUP tersebut berkaitan dengan kepentingan menjelang Pemilu 2014. "Pemerintah butuh duit yang banyak, sedangkan perusahaan butuh legalisasi," ujarnya. Apalagi, masa eksplorasi di Gung Tumpang Pitu di Kecamatan Sanggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan berakhir pada 2014 mendatang.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Abdul Kadir, mengatakan sosialisasi pengalihan IUP tersebut menjadi tanggung jawab PT Bumi Suksesindo. "Bukan pemkab yang harus mensosialisasikannya kepada masyarakat," ucapnya. Surat keputusan pengalihan pun ditembuskan kepada 13 instansi lainnya.
Interpid Mines Ltd, kontraktor tambang asal Australia, memperkarakan Bupati Banyuwangi karena merasa dirugikan oleh keputusan pengalihan tersebut. Executive General Manager Intrepid Tony Wenas menuding bupati melabrak Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang pengalihan IUP.
