TEMPO Interaktif, Surabaya:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menekankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerah harus cermat dan tegas dalam menyikapi persoalan banyaknya kasus calon legislator bermasalah yang akan dilantik sebagai anggota DPRD periode 2004-2009. Pertama, harus ditelusuri dulu sampai sejauh mana masalahnya, kalau memang ada masalah ya jangan sampai dikeluarkan SK pelantikannya, sebab kalau sudah keluar SK mau tak mau harus dilantik, kata Hari Sabarno usai tampil sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional 'Pemberdayaan Manusia Indonesia yang Mandiri, Demokratis, dan Berbudaya dalam rangkaian Dies Natalis ke-50 Universitas Airlangga di Aula FK Unair, Surabaya, Sabtu (21/8).Mendagri menyatakan, dalam hal ini KPU harus tegas, kalau memang caleg itu tak memenuhi syarat dilantik, ya jangan dikeluarkan SK-nya. Tapi, kalau misalnya tahapannya masih sangat awal dan belum jelas letak tingkat kesalahannya, apa salahnya kalau sementara ia dilantik. Baru nanti, kalau memang proses hukum menempatkan ia dalam posisi bersalah, ya diralat juga bisa, sehingga yang bersangkutan harus keluar dari Dewan dan diganti yang lain. Sebab kalau ditunda pelantikannya tapi nanti ternyata terbukti tidak bersalah, siapa yang mengganti kerugian moral dan finansialnya selama ia tidak dilantik, tandasnya. Hari juga menjelaskan tentang keluarnya SK Mendagri tentang susunan dan kedudukan fraksi dalam DPRD, yang antara lain membahas syarat-syarat terbentuknya sebuah fraksi di parlemen. SK itu tidak bermaksud untuk sentralistik. Hanya saja, selama ini kan di tata tertib Dewan tak ada acuan yang baku. Keputusan Mendagri ini untuk mengisi kekosongan hukum saja, supaya ada pedomannya. Dasarnya nanti ada pada Peraturan Pemerintah yang kini masih ada di tangan presiden. Nanti kalau PP-nya sudah keluar, harus secara ketat mengikuti aturan dalam PP itu, katanya.Mendagri mencontohkan kejadian di suatu daerah dengan anggota partai tertentu hanya satu atau dua orang tapi memaksa ingin menjadi satu fraksi. Terserah saja, kalau ia berani berhadapan dengan masyarakat. Cuma, saya tanya, itu logis atau tidak? Masa setiap orang bikin satu fraksi, sesalnya.Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menunggu UU Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung disahkan oleh DPR sebelum masa jabatan DPR 1999-2004 berakhir. Kalau ada daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir tapi UU itu belum disahkan, ya sementara diberi pejabat sementara, tandasnya. Nantinya, setelah UU itu diketok, akan disusul terbitnya Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan aturan teknis pelaksanaan pilkada. Sehingga, diharapkan pada 2005, semua kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih oleh rakyat secara langsung, ujarnya.Agus Raharjo - Tempo News Room