Domba 'Menuntun' Anggota DPRD Ini ke Penjara  

Selasa, 19 Maret 2013 21:47 WIB

TEMPO/ Ayu Ambong

TEMPO.CO, Bandung- Setelah melenggang bebas 6 tahun, anggota DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali kena batunya juga. Politikus Partai Persatuan Pembangunan harus bersiap mendekam di penjara sebagai koruptor. Pasalnya Pengadilan Negeri Bandung baru saja mengirim salinan putusan kasasi Mahkamah Agung tentang hukuman buat Lia.

"Dari salinan putusan kasasi yang dikirim Mahkamah Agung, Lia mendapat hukuman 1 tahun penjara,"kata Sophan Girsang, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung di kantornya, Selasa 19 Maret 2013. Kantor Sophan menerima kiriman salinan putusan Mahkamah tersebut pada Jumat 15 Maret 2013.

"Setelah selesai kami proses, salinan putusan MA-nya (kasus Lia) kami kirim hari ini juga (Selasa 19 Maret) ke Kejaksaan Negeri Bandung. Selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan untuk mengeksekusi, terserah jaksa kapan,"kata Sophan. Sophan lalu tampak menyuruh seorang staf pria paruh baya untuk segera bertolak ke Kejaksaan Negeri Bandung.

Dalam putusannya, Mahkamah membatalkan putusan Majelis Pengadilan Negeri Bandung Nomor 63/Pid.B/2006/PN.Bdg, pada 12 Oktober 2006. Putusan pengadilan tingkat pertama itu membebaskan Lia dari dakwaan sebagai pelaku korupsi dana bantuan penggemukan domba dari Pemerintah Kota Bandung ke Koperasi SA yang diketuai Lia senilai Rp 100 juta pada tahun 2001.

Dari data pada salinan putusan MA yang diperoleh Tempo, majelis kasasi sudah memutus kasus Lia pada Januari 2012 lalu alias 6 tahun setelah vonis pengadilan tingkat pertama di PN Bandung. Namun salinan putusan itu baru tiba di PN Bandung pada Jumat pekan lalu atau setelah setahun lebih menginap di Mahkamah atau entah dimana.

Lia kini masih tercatat sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Bandung 2009-2014. Lia hampir tiga periode menjadi anggota Dewan Kota Bandung mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung. Tempo sempat mencoba mengontak Lia di dua nomor seluler milik dia untuk meminta tanggapan. Namun Lia tak mengangkat telepon.

ERICK P. HARDI

Berita Terpopuler:
Di KPK, Djoko Susilo Mulai Singgung 'Restu Atasan'

Jupe Tertangkap di Cibubur

Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang

Data Kartu Kredit Ini Dicuri untuk Belanja di AS

Ada Mayat Terikat dengan Mulut Dilakban di Bandara

Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.

Baca Selengkapnya

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya