TEMPO.CO, Surakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini menyiapkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk beasiswa Bidikmisi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan tahun ini beasiswa Bidikmisi akan diberikan kepada 91.400 mahasiswa baru.

"Pemerintah sudah mencanangkan beasiswa Bidikmisi sebagai program nasional. Sudah ada payung hukum dalam bentuk Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," ujarnya seusai meresmikan proyek pembangunan 7 gedung di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Senin, 11 Maret 2013.

Dalam UU tersebut, perguruan tinggi wajib menyediakan kuota 20 persen dalam setiap penerimaan mahasiswa baru untuk calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu. Selain dibiayai dari Bidikmisi, juga dari program beasiswa lainnya.

Dia mengatakan beasiswa Bidikmisi tidak berhenti pada membiayai perkuliahan. Pendidikan profesi seperti kedokteran dan keguruan akan dibiayai hingga menjadi dokter dan guru.

"Kalau baru sarjana kedokteran belum boleh nyuntik. Sarjana keguruan belum boleh mengajar. Mereka harus menempuh pendidikan profesi," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah ingin tuntas dalam membantu mahasiswa. Apalagi selama ini biaya termahal justru saat pendidikan profesi. "Kalau mau bantu, sekalian sampai lunas," katanya.

Dia menjelaskan program pembiayaan pendidikan profesi dengan beasiswa Bidikmisi kemungkinan akan dimulai tahun depan. "Karena tahun ini belum ada yang lulus. Baru tahun depan," ujarnya.

Untuk nominal, dia mengaku belum memutuskan. Yang terpenting, pemerintah menggaransi bebas biaya pendidikan profesi untuk kedokteran dan keguruan.

Rektor UNS Surakarta Ravik Karsidi mengatakan dalam tiga tahun terakhir ada 1.820 mahasiswa UNS yang mendapat beasiswa Bidikmisi. "Mereka tersebar di semua fakultas. Rata-rata IPK (indeks prestasi kumulatif) 3,8 di 2010 dan pada 2011 IPK nya 3,48," katanya.

UKKY PRIMARTANTYO