Alat simulator kemudi Surat Izin Mengemudi (SIM). ANTARA/Syaiful Arif
TEMPO.CO , Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memeriksa lebih banyak jenderal kepolisian dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan simulator kemudi senilai Rp 196 miliar. Selain Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna yang datang kemarin, keterangan Kepala Polri pun dinilai harus didengar.
"Dalam bingkai memperjelas pengungkapan kasus ini, tentunya KPK harus memeriksa semua pihak yang mengetahui proses pengadaan barang dan jasa ini," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febridiansyah, kemarin. “Termasuk Kapolri.”
Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Kapolri Jenderal Timur Pradopo dibutuhkan sebab dia adalah pengguna anggaran. Kapolri pulalah yang meneken surat keputusan penetapan calon pemenang lelang proyek simulator yaitu PT Citra Mandiri Metalindo Abadi pada 2011 lalu.
Dalam keputusan ini disebutkan bahwa PT Citra Metalindo sebagai calon pemenang cukup memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Padahal faktanya, pengerjaan proyek justru disubkontrakkan oleh PT Citra kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia milik Sukotjo S. Bambang.
“Siapapun pihak-pihak di situ yang memiliki kewenangan, meloloskan dan tidak meloloskan, itu penting dimintai keterangan," kata Febri lagi.
Nanan sendiri dipanggil untuk dimintai keterangannya untuk tersangka mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Saat dugaan korupsi itu terjadi, Nanan menjadi Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri.
Selain Djoko, Brigadir Jenderal Didik Purnomo –bekas wakilnya di Korlantas selaku pejabat pembuat komitmen proyek-- juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dua lainnya adalah Presiden Direktur PT Citra Mandiri Budi Susanto dan Direktur PT Inovasi Sukotjo S. Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan kalau KPK belum berencana memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator kemudi tersebut. "Belum sampai ke sana," katanya, kemarin.
