Polri: Video Kekerasan Densus 88 Terjadi 2007

Reporter

Senin, 4 Maret 2013 16:41 WIB

Cuplikan Video Kekerasan Densus 88 di YouTube. Crop

TEMPO.CO, Jakarta -- Markas Besar Kepolisian RI membenarkan video kekerasan polisi di YouTube serupa dengan video yang ditonton Kapolri Jenderal Timur Pradopo, yang berasal dari tokoh agama. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan, peristiwa yang terekam dalam video itu terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada 2007 lalu.

"(Polri) sudah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tayangan-tayangan itu. Tayangannya sudah dipelajari satu per satu. Namun, dari hasil sementara yang dilakukan tim Bareskrim yang mempelajari tayangan itu, memang ada tampilan dari yang kami duga seorang tersangka yang ditangkap tahun 2007 bulan Januari di Poso," kata Boy di kantornya, Senin, 4 Maret 2013.

Boy mengatakan, tersangka tersebut bernama Wiwin. Wiwin sedang menjalani hukuman, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Palu. (Lihat: VIDEO Kekerasan Densus 88 Beredar di YouTube dan Video Kekerasan Densus 88, Ini Tanggapan Kapolri)

Dia juga membenarkan adanya tindak kekerasan terhadap Wiwin seperti terlihat di dalam video. "Tapi itu bagian dari penegakan hukum waktu itu," kata Boy. Meski demikian, Boy mengatakan, Kepolisian akan tetap mengusut dugaan pelanggaran hukum polisi seperti terlihat di dalam tayangan video tersebut.

Menurut Boy, waktu itu, Kepolisian sedang menggelar operasi terkait dengan aksi kekerasan dan konflik sosial. Polri membentuk Satuan Tugas di Poso untuk mengatasi hal tersebut, yang kemudian bertugas melakukan penegakan hukum.

Adapun video tersebut berdurasi sekitar 13.55 menit, berisi tindak penganiayaan oleh polisi. Di dalam video itu tergambar jelas puluhan polisi berpakaian seragam. Sebagian di antara mereka mengenakan seragam mirip Densus 88, serbahitam. Ada juga polisi berseragam Brigade Mobil. Mereka menenteng senjata laras panjang.

Boy belum memastikan pelaku kekerasan di dalam video itu adalah Densus 88. "Bisa satuan-satuan lain. Densus itu tidak selalu sendiri, ada unsur satuan lain dalam melakukan kegiatan." Boy menambahkan, Kepolisian akan mencari tahu asal usul kesatuan polisi yang terekam di video tersebut.

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan, kekerasan itu mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat oleh polisi. Komnas pun sedang menginvestigasi kasus tersebut dan sudah mengantongi bukti video kekerasan tersebut.

RUSMAN PARAQBUEQ

Baca juga:
Cuit Anas Urbaningrum Sindir Pemimpin

Fuad Bawazier Tantang SBY Ungkap Pembocor SPT

Soal Anas Urbaningrum, Publik Percaya KPK

Pemukulan Wartawati Hingga Keguguran Dikecam

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

21 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

22 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

23 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

3 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

4 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

4 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya