TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan satuan Detasemen Khusus Antiteror terhadap sejumlah terduga teroris. Termasuk akan meminta pertanggungjawaban secara hukum jika aparat Densus 88 terbukti melanggar HAM berat.
"Kami akan bawa ke Pengadilan Adhoc (khusus) HAM. Kami sedang susun langkah-langkahnya," kata Komisioner Komnas HAM Seani Indriani saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2013.
Untuk langkah pertama, Komisi akan mengumpulkan bukti dengan bekal sejumlah video dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan tim Densus. Komnas hendak memverifikasi keaslian video itu. Termasuk kebenaran terjadinya pelanggaran HAM berat, korban, hingga lokasi kejadian. "Yang terpenting adalah hasil otopsi ulang terhadap korban meninggal," kata Seani.
Sebab, selama ini hasil otopsi terduga teroris yang meninggal selalu berasal dari polisi. Sedangkan polisi biasanya hanya menyatakan terduga teroris meninggal karena upaya petugas mempertahankan diri.
Seani meminta agar Polri bersedia terbuka memberikan informasi yang diperlukan Komnas HAM. Sebab, langkah yang ditempuh Komnas bukan untuk memperburuk citra Polri atau Densus, tapi memperbaiki kinerja. (Baca: Video Kekerasan Densus 88, Ini Tanggapan Kapolri)
Sebelumnya, video kekerasan terhadap warga yang terduga teroris tersebar luas di dunia maya. Rekaman penganiayaan oleh personel kepolisian, yang diduga Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Brigade Mobil, itu diunduh ke YouTube oleh situs ArrahmahChannel pada Jumat lalu, 1 Maret 2013. Video yang berdurasi sekitar 13.55 menit itu berisi tindak penganiayaan oleh polisi.
Adapun Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin telah melaporkan adanya video itu kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Menurut Din, video tersebut membuktikan telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh personel kepolisian. (Lihat Video Kekerasan Densus 88 di YouTube)
